SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menampik bahwa utang Rp 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur di 2018, bakal mengancam keuangan daerah. Ia menegaskan hutang Rp 200 miliar itu tidak akan membuat keuangan Pemkab bangkrut.
Penegasan itu disampaikan Yuni saat memberi sambutan di acara sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Lapangan Jetis Karangpung Kalijambe, Jumat (22/2/2019) malam.
“Lha nek mung utang Rp 200 miliar wae kecil. Dana itu juga digunakan untuk mbangun infrastruktur. Dan nggak akan membuat bangkrut keuangan daerah,” paparnya.
Yuni menegaskan kebijakan utang Rp 200 miliar itu dilakukan untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur di 2018. Ia menyebut berita hutang Rp 200 miliar yang mengancam keuangan daerah itu belum terkonfirmasi dan telah membuat keresahan di masyarakat.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto menyatakan kondisi keuangan Pemkab di 2019 memang kesulitan untuk membangun infrastruktur karena ada beban hutang Rp 200 miliar.
Menurutnya, kondisi itu membuat pembangunan infrastruktur di 2019 memang tidak bisa merata. Karenanya DPRD meminta maaf akhirnya banyak program pembangunan di 2019 yang tak bisa terealisasi.
“Kenapa infrastruktur tidak bisa merata meski sudah utang Rp 200 miliar, karena saat itu kami berfikir dengan utang segitu, pembangunan infrastruktur 2019 sudah bisa diselesaikan. Faktanya memang belum bisa terlesaikan. Makanya kami berharap masyarakat bisa maklum atas kondisi ini,” paparnya Rabu (20/2/2019).
Kondisi itu diperparah dengan belum adanya kepastian dana dari APBN Provinsi dan Pusat hingga bulan kedua ini. Padahal tahun-tahun sebelumnya, di awal tahun, sudah ada kabar dana yang bakal dikucurkan dari Provinsi maupun Pusat.
Politisi asal PDIP itu juga menyampaikan atas kondisi itu, banyak program infrastruktur di Dapil V wilayahnya (Gondang, Sambungmacan, Sambirejo) juga gagal terbangun di 2019.
“Seperti jalan di Desa Tunggul dan Srimulyo akhirny juga belum bisa terbangun. Padahal sudah terlanjur disampaikan ke masyarakat. Makanya ini perlu kami sampaikan biar masyarakat juga bisa memahami kondisi yang terjadi,” tukas Bambang.
Terkait kondisi keuangan daerah yang terlilit hutang hingga di ambang kebangkrutan, Bambang berharap apa yang terjadi saat ini bisa menjadi pembelajaran bagi eksekutif. Mestinya ketika melakukan perencanaan hutang, harus benar-benar direncanakan secara matang.
“Kalau perhitungan meleset begini kan akhirnya malah memberatkan Pemkab dan masyarakat. Anggaran terkuras untuk nyicil utang, pembangunan jadi terhambat,” tandasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto menambahkan kebijakan hutang Rp 200 miliar itu telah diteken antara bupati dan DPRD dengan tujuan memang untuk memenuhi visi misi bupati membangun infrastruktur di 2018.
Akibat hutang itu, akhirnya muncul beban mengembalikan Rp 115 miliar selama dua tahun ke depan. Termasuk di 2019 ini, anggaran juga sudah tersedot Rp 115 miliar untuk mencicil hutang sehingga berdampak mengurangi alokasi untuk membangun infrastruktur.
“Bagaimana mau membangun, wong jatah dananya 2019 sudah untuk mbayar hutang Rp 115 miliar. Kemarin kan hutang memang untuk memenuhi visi misi bupati membangun infrastruktur di 2018. Tapi faktanya memang belum bisa tuntas karena masih banyak jalan rusak yang belum bisa terbangun,” terangnya.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dwiyanto menyampaikan hingga kini memang belum ada kabar soal anggaran dari Pusat. Namun untuk Provinsi sudah ada. Hanya saja ia belum menyampaikan besarannya dari provinsi. Wardoyo
