JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Karanganyar

Penyerahan SAKIP Award 2018, Pemkab Karanganyar Raih Nilai B Dengan Skor 62 

Foto/Humas Kab
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Foto/Humas Kab

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemkab Karanganyar mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Tahun 2018.

Pada acara SAKIP AWARD 2018 di Four Points Hotel Makassar, Selasa (19/2/2019), penghargaan diterima oleh Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto.

Wakil Bupati menyatakan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 mendapatkan predikat B (Baik) dengan nilai 62,38. Hasil ini cukup menggembirakan, mengingat selama ini nilai tertinggi yang pernah didapat adalah predikat CC nilai 57,52 (LHE AKIP Tahun 2017).

Baca Juga :  Satu Polisi Positif Covid-19, Kantor Samsat Karanganyar Masih Buka Seperti Biasa. Pihak Samsat dan Polres Enggan Komentar

Capaian nilai tersebut juga sudah mencapai/melebihi target akhir RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 61.

Pada kesempatan tersebut Menpan RB Syafrudin menyerahkan Nilai LHE AKIP untuk 174 Pemda di Wilayah III yang meliputi 12 Pemerintah Provinsi, yaitu DIY, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat serta 162 Pemerintah kabupaten/kota di wilayah III.

Baca Juga :  Sidak Limbah Bengawan Solo, Gubernur Ganjar Kaget Temukan Pipa Siluman dan Bangkai Babi Mengambang di Wilayah Karanganyar!

Menpan RB dalam sambutannya meminta Pemda untuk bersungguh sungguh membangun Sistem Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di daerahnya.

Karena SAKIP bukan hanya terkait pemberian nilai, namun menggambarkan kemampuan Pemda dalam mengelola perencanaan, penganggaran dan pelaporan capaian kinerjanya sesuai target yang sudah ditetapkan di RPJMD.

Untuk itu, pada LHE AKIP yang diserahkan oleh KemenpanRB juga berisikan rekomendasi yang harus dilakukan oleh Pemda guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Wardoyo