loading...
Loading...
Suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Jumat (3/5/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 di tingkat Kabupaten Sragen berpotensi molor. Pasalnya di hari pertama Jumat (3/5/2019), hingga petang tadi baru menyelesaikan 3 kecamatan.

Pantauan JOGLOSEMARNEWS.COM, pleno digelar di gedung IPHI Sragen Kota yang berlokasi di depan KPU Sragen. Pleno tingkat kabupaten dipimpin Ketua KPU Sragen, Minarso bersama seluruh komisioner KPU.

Pleno diawali dari Kecamatan Plupuh, kemudian Kalijambe, dan Masaran. Hingga pukul 16.00 WIB, pleno baru menyelesaikan tiga kecamatan itu.

Menginjak petang hari, pleno berlanjut ke Kecamatan Kedawung.

“Sampai sore ini baru selesai tiga kecamatan. Agak lama tapi relatif lancar, enggak ada komplain. Paling tadi hanya mencocokkan data angka pemilih saja. Kalau perolehan suara enggak bergeser dari pleno di PPK,” ujar salah satu perwakilan DPC PDIP Sragen, Wihartono ditemui di lokasi pleno.

Baca Juga :  Diduga Ilegal dan Bahayakan Lingkungan, Sejumlah Warga Gondang Desak Penutupan Galian C Bumiaji 

Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi Prasetyo disela pengawasan Rapat Pleno menyampaikan, setiap kecamatan selesai sekitar satu setengah jam, belum lagi banyak interupsi dari partai politik.

“Semua yang rusak berapa dihitung terus pertahapan, dari awal sampai akhir harus dibacakan. koreksinya saja belum ada keberatan dari saksi. Koreksi pada DPT penggunaan hak pilih,” jelas Ketua Bawaslu Sragen, Dwi Budhi prasetyo disela pengawasan Rapat Pleno, Jumat (3/5/2019).

Pleno rekapitulasi direncanakan bakal berlangsung selama tiga hari ke depan.

Sementara KPU memiliki target hari pertama Pleno 12 kecamatan harus selesai, sehingga diprediksi sampai tengah malam juga belum selesai.

Baca Juga :  2 Desa Kekeringan Terparah Dibantu Proyek Air Bersih. Bupati Sragen Pesan Warga Jangan Rebutan!

Menurut Budhi pada rekapitulasi pertama berjalan lancar, tidak banyak interupsi dari PPK maupun perwakilan Partai Politik.

“Jika banyak protes tentunya akan semakin lama. Yang membuat lama karena membacakan dari awal, mulai dari jumlah DPT, DPTB, termasuk DPK dan surat suara rusak,” jelasnya. Wardoyo

Loading...