KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Anhar Anshari menegaskan ada dan tidak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres bukan menjadi tanah ormas tertua ini.
Menurut Anshari, Muhammadiyah tetap bersikap netral dalam urusan politik. Baik sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi.
“Kalau ada kader Muhammadiyah yang ikut di barisan ini dan ini, itu hak pribadi mereka. Muhammadiyah sudah lurus di relnya yakni gerakan dakwah amar maruf nahi munkar sehingga tidak pas kalau Muhammadiyah ditarik-tarik untuk ke ranah politik,”papar Anshari di sela acara Mangayubagyo jemaah haji 1440 H di PKU Muhammadiyah Karanganyar, Sabtu (29/6/2019).
Meski begitu, ia mengatakan bukan berarti Muhammadiyah acuh dengan kondisi politik saat ini. Meski dalam gerakan dakwah, Muhammadiyah juga harus peka terhadap masalah yang tengah dihadapi bangsa ini.
Terkait mengenai wacana rekonsiliasi nasional, Anhar menyatakan Muhammadiyah sangat mendukung rekonsiliasi itu bisa terwujud secepatnya. Karena ajakan rekonsiliasi itu merupakan bagian dari dakwah yang selama ini menjadi tujuan utama Muhammadiyah.
“Ajakan rekonsiliasi merupakan bagian dari dakwah yang selama ini dikembangkan Muhammadiyah. Dalam konteks kehidupan bernegara ini, peran Muhammadiyah sangat diperlukan. Karena rekonsiliasi itu untuk kebaikan dan kedamaian,” katanya.
Anhar meminta pada umat Islam khususnya warga Muhammadiyah untuk tidak terpecah-belah untuk tetap tenang menyikapi kondisi politik yang belum stabil pasca putusan MK ini.
“Tetap sabar, menahan diri dan mencari hikmah yang terkandung di dalamnya. Amar makruf dan nahi mungkar tetap dilakukan dengan seimbang, tapi harus ciptakan kondisi yang sehat dan kondusif. Dan Sesuai ayat di Surat Ali Imron kita mengadopsi prinsip dari situ dan itu dikemas dalam gerakan dakwah sehingga mampu menjawab tantangan zaman, apapun kondisinya,” pungkasnya. Wardoyo
