SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana pembatasan pembuatan sumur sibel (sumur dalam) hingga penerapan izin, menuai reaksi dari petani. Rata-rata keberatan dan menolak jika sumur sibel untuk persawahan harus dibebani izin, pajak apalagi pembuatannya dilarang.
Penolakan itu disampaikan oleh petani di wilayah Taraman, Sidoharjo. Di areal ini, tercatat ada lebih dari 100 petani yang membuat sumur sibel untuk pengairan sawahnya.
Salah satu petani, Sugimin (50) asal Taraman, Sidoharjo mengaku kebijakan pengetatan, pemberlakuan izin, apalagi sampai pelarangan sumur sibel, akan sangat memberatkan dan merugikan petani. Sebab kehadiran sumur sibel itu dibuat dengan biaya tak sedikit.
Selain itu, selama ini sumur sibel yang ada rata-rata berkedalaman di atas 50-60 meter sehingga tidak berpengaruh pada sumber air di permukiman warga.
“Sampai saat ini juga belum ada sumur desa yang cluluk (mengeluh) terpengaruh. Karena yang diambil sumbernya di atas 50 meter. Kalau diminta ngurus izin, mbayar lagi, ya kasihan petani lah Pak. Nanti petani hasile apa,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (9/7/2019).
Senada, petani lainnya, Purwanto (46) menuturkan meski dibuat dengan biaya belasan hingga puluhan juta, sumur sibel selama ini dirasakan cukup membantu petani selama musim kemarau. Sebab selain lebih hemat, debit air yang keluar juga cukup memadai.
Ia juga meyakinkan bahwa sumber air yang diambil sumur sibel bukan dari air permukaan. Akan tetapi sumber yang diambil adalah sumber dalam karena kedalaman sumur sibel rata-rata 60 meter atau lebih.
“Saya rasa ndak pengaruh ke air permukaan. Dan selama ini petani buat sibel juga didukung proyek dari PLN yang memfasilitasi aliran listriknya,” terangnya.
Petani yang memiliki dua sumur sibel di Taraman itu menuturkan pembuatan sumur sibel itu dilakukan sebagai solusi untuk mengairi sawah ketika musim kemarau.
Sebab wilayah Taraman dan sekitarnya, tak pernah mendapat pasokan irigasi. Saluran irigasi yang tersambung hingga Tenggak, selama hampir belasan tahun, mangkrak tanpa pernah ada aliran irigasi.
“Kalau nggak buat sumur, petani nggak akan bisa tanam dan panen saat kemarau. Kalau dilarang, lha petani suruh pakai apa. Irigasi nggak ada, dulu pakai diesel bensinnya sekarang sudah nggak ada. Lalu beralih pakai gas, pas dibutuhkan barangnya langka dan harganya mahal. Sekarang ada solusi pakai sibel, mau diperketat pakai izin. Ya sangat memberatkan Mas,” terangnya.
Purwanto mengakui meski biayanya mahal, petani rela membuat sibel demi bisa tanam dan panen.
Keuntungan lain, pemakaian sibel sedikit lebih ngirit dibanding pakai gas elpiji yang risikonya sangat berbahaya lantaran sering meledak dan beberapa kali memakan korban.
Senada, tokoh masyarakat Taraman, Heri Sanyoto juga mendukung sikap petani. Ia mengatakan mestinya pemerintah harus memahami kebutuhan petani dan mengapresiasi kreativitas petani yang rela mengeluarkan biaya besar demi bisa membuat irigasi swadaya.
“Melihat perjuangan petani Sragen, mestinya pemerintah itu prihatin dan mendukung. Petani mau tidak mau harus keluar biaya produksi yang tidak murah untuk buat sibel yang merupakan kreativitas petani,” paparnya.
Mantan anggota DPRD Sragen dan Provinsi Jateng itu memandang kehadiran sumur sibel itu mestinya didukung dan difasilitasi. Karena itulah solusi realistis bagi petani di tengah kebuntuan petani menggunakan pompa diesel sementara bensin sudah tidak ada.
Kemudian inovasi bahan bakar gas untuk diesel juga menghadirkan dilema lantaran saat dibutuhkan gas langka dan mahal.
“Nah, sekarang ketika ada temuan baru sumur sibel dengan daya listrik jauh lebih murah, kok malah akan diperberat dengan aturan ini itu dan izin yang ujung-ujungnya pasti mbayar juga,” ujarnya.
Kalau ada kekhawatiran mematikan sumber air, menurutnya mestinya pemerintah bijak memberi solusi membuatkan irigasi sehingga petani nggak perlu jatuh bangun mikir irigasi.
“Kalau bisanya hanya melarang atau membuat peraturan tanpa memberi solusi, ya enggak usah ada pemerintah saja. Wong pemerintah itu hadir untuk menyejahterakan masyarakat, memfasilitasi kebutuhan dan memberi kemudahan untuk masyarakat. Petani itu sudah rekasa (susah), jangan ditambah yang memberatkan. Mereka jatuh bangun buat sibel itu toh juga membantu program pemerintah untuk ketahanan pangan dan swasembada pangan,” tandasnya. Wardoyo
