JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menanggapi permintaan Amien Rais jatah kekuasaan 55:45, Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada penjatahan menteri dalam pemerintahan.
Menurut Dia, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.
“Partai boleh mengusulkan, tapi presiden punya kewenangan memutuskan yang paling pas,” kata Hasato di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (20/7/2019).
Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu meminta Presiden Jokowi membagi porsi kekuasaan 55 persen banding 45 persen dengan Prabowo Subianto.
Angka itu sesuai dengan perolehan suara Jokowi dan Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2019.
Amien mengancam bila pembagian kekuasaan tak sesuai dengan angka tersebut, maka seharusnya Prabowo dan pendukungnya berada di luar kekuasaan alias menjadi oposisi.
“Kalau tidak mau, ya sudah kami oposisi,” ujar dia.
Hasto mengatakan pembagian kekuasaan dan menteri tak bisa menggunakan angka. Pemilihan menteri, kata dia, harus bicara kualitas.
Menurut dia, seorang menteri harus paham dengan kementerian yang dia pimpin. Selain itu, menteri juga harus dapat sejalan dengan visi-misi presiden Jokowi.
