JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Seleksi Calon Kepala Dinas Sragen, Ada 6 Nama Dapat Dispensasi Tanpa Harus Tes. 30 Peserta Dites Sehari Semalam Hingga Besok 

Tatag Prabawanto. Foto/Wardoyo
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Tatag Prabawanto. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM Sebanyak 36 pejabat eselon III di Sragen mulai menjalani tahapan tes psikologi untuk seleksi calon pejabat eselon II di 6 dinas di Sragen. Ujian digelar maraton dimulai Senin (26/8/2019) pagi hingga Selasa (27/8/2019) besok.

Tahapan ujian psikologi itu digelar di Solo. Namun tak semua peserta mengikuti. Ada enam nama yang mendapat dispensasi tak perlu mengikuti tahapan tes tersebut.

“Hari ini tadi tes dimulai untuk psikologi dan kepribadian. Dari 36 peserta, ada 30 yang mengikuti tes. Yang enam memang ikut ujian karena mereka menggunakan hasil tes psikologi pada seleksi sebelumnya. Karena belum dua tahun, jadi masih boleh digunakan,” papar Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Eselon II Kabupaten Sragen, Tatag Prabawanto, Senin (26/8/2019).

Baca Juga :  Di Hadapan Pengurus 10 Perguruan Silat di Sragen, Danrem 074 Surakarta Ternyata Akui Bangga Melihat Pesilat. Ungkap Dirinya Juga Pernah Ikut Perguruan Silat Ini!

Tatag menguraikan enam nama pejabat itu memang sudah pernah ikut seleksi calon eselon II beberapa waktu lalu. Namun ia tak menyebut siapa saja enam nama itu.

Untuk 30 peserta lainnya, semuanya hadir di tahapan tes psikologi. Tes digelar di Solo dengan menggandeng pihak ketiga dari Quantum Surabaya.

Baca Juga :  Bupati Sragen Belum Berani Jamin Sekolah-Sekolah Bisa Buka Kembali 13 Juli 2020. Ini Masalahnya!

Tes digelar hingga malam hari dan akan berakhir Selasa (27/8/2019) pagi.

Para pejabat eselon III itu akan bersaing menduduki enam jabatan eselon II yang akan dilelang itu antara lain, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Linmas (Kesbangpolinmas). Wardoyo