KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Karanganyar, Juliyatmono tetap nekat dan bersikukuh bahwa gagasan membentuk Provinsi Soloraya bisa diwujudkan.
Meski sebagian kepala daerah tegas menolak dan sejumlah pihak justru menuding hanya untuk cari jabatan, Yuli tetap meyakini bahwa ide itu harus butuh kajian secara komprehensif melibatkan semua pihak. Ia bahkan mengklaim makin hari responnya makin membaik.
“Perlu kajian komprehensif, jangan buru-buru. Saya melihat respon makin hari, makin baik dari berbagai pihak,” ujarnya saat berbicara di sebuah kesempatan di Solo dua malam lalu.
Gagasan ini perlu diseriusi dan perlu dikaji secara komprehensif baik dari akademik, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan luas wilayah kepadatan penduduk.
Ia menyampaikan, beberapa kepala daerah di Soloraya, merespon dengan sangat baik. Memang jantungnya Jawa Tengah ada di sini Soloraya.
Menurutnya, dengan adanya gagasan pemekaran wilayah pembentukan Provinsi Soloraya tidak ada yang dirugikan, mengingat tujuan pemerintah ialah kesejahteraan masyarakat. Gagasan tersebut tidak ada dirugikan namun semua diuntungkan. Lanjut Juliyatmono, oleh karena itu perlunya menyiapkan bonus demografi bagi anak-anak muda yang potensial.
“Mereka harus diberi harapan, harapannya tentu dengan mempercepat akses apapun, baik perizinan atau luas wilayah yang tidak terlalu jauh,” imbuhnya.
Ia menyampaikan ucapan terimakasih atas respon maupun dukungan perihal usulan Provinsi Solo Raya yang diutarakan oleh berbagai pihak.
Apabila pemerintah pusat dan DPR menyetujui usulan tersebut, tentu akan ada anggaran yang disiapkan.
“Pemikiran tidak setuju, belum waktunya, gagasan itu pemborosan. Kan itu perlu ada kajian,” pungkasnya.
Sebelumnya, sosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, M. Yamin, ketika dimintai pandangannya kepada wartawan menyatakan ide dan gagasan pemebentukan provinsi baru tersebut, bukan hal yang baru.
Wacana pemekaran wilayah Solo Raya menjadi provinsi, pernah dimunculkan beberapa waktu lalu. Jika dimunculkan kembali, ujarnya, sangat tidak tepat, karena kondisi yang tidak mendukung.
“Saat ini sedang terjadi transisi nasional. Secara politik, juga masih panas. Selain itu, ekonomi Indonesia juga saat ini sedang terpuruk,” kata M. Yamin, Selasa (08/10/2019).
Wacana pembentukan provinsi Solo Raya ini, dinilai M. Yamin juga tidak produktif. Apa yang menjadi tujuan dibentuknya provinsi baru ini, ujarnya, juga tidak jelas. Justru pembentukan provinsi batu ini membutuhkan biaya yang cukup mahal.
“Jika yang menjadi alasan adalah pendekatan kesejahteraan, apakah dengan pembentukan provinsi baru bisa menjadi jaminan mampu mensejahterahkan rakyat. Saya malah menilai wacana pembentukan provinsi baru ini justru menjadi ajang cari jabatan,” ujarnya.
Ditambahkannya, wilayah Soloraya ini, bukan merupakan daerah tertinggal. Yang perlu dilakukan saat ini, menurutnya, bagaiamana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing wilayah untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Terpisah, Koordinator LSM Masyarakat Handarbeni Karanganyar (Mahaka), Kiswadi Agus, menyatakan wacana itu terlalu ngayawara dan hanya seperti halusinasi belaka.
Sebab dari 1 kota dan 6 kabupatenn di eks Karesidenan Surakarta, jika dilihat dari sisi geografis, awalnya adalah Karesidenan di bawah Kasunanan Surakarta.
Dan wacana pemekaran juga pernah dimunculkan, namun dalam bentuk Daerah Istimewa Surakarta (DIS).
Akan tetapi dulu juga tidak mendapat persetujuan.
Demikian halnya jika dilihat dari sisi ekonomi. PAD 6 wilayah ini hanya mengadalkan pajak. Apa cukup untuk membiayai atau mencover seluruh wilayah
“Beda dengan provinsi Jawa Tengah, dimana banyak wilayah yang banyak menghasilkan PAD, Cepu dan Cilacap,” kata Agus.
Meski demikian, Agus menambahkan, dia menghargai usulan atau wacana bupati untuk menjadikan wilayah Soloraya menjadi sebuah provinsi.
“Tapi apakah usulan ini diterima. Semua harus berembug. Tapi jangan berhalusinasi lah. Wacana itu sangat jauh sekali,” tandasnya. Wardoyo
