JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Ini Efek Negatif Koalisi Gemuk Pemerintahan Jokowi Versi Pengamat

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di DPP PKB, Jakarta, Senin (14/10/2019) / tempo.co
madu borneo
madu borneo
madu borneo

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Koalisi gemuk yang tengah dibangun oleh Jokowi dinilai bakal memperbesar kemungkinan terjadinya kekuasaan yang absolut. Ujungnya, kekuasan yang absolut cenderung membuka kemungkinan untuk korup.

Demikian disampaikan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, saat dihubungi Senin (14/10/2019).

“Oposisi hanya akan menjadi macan ompong. Tak akan punya gigi dan nyali untuk mengkritik pemerintah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin diprediksi akan menghadirkan koalisi gemuk yang tidak sebanding dengan kekuatan oposisi. Gerindra dan Demokrat memberi sinyal kuat akan meninggalkan PKS dan PAN, lalu merapat ke pemerintahan.

Ujang mengkhawatirkan, kondisi ini akan menyebabkan kekuasan tanpa kontrol. Mengutip Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup.

Baca Juga :  FPI Sebut Rizieq Shihab Segera Kembali ke Indonesia, Klaim Surat Cekal Sudah Dicabut dan Denda Dihapus Otoritas Arab Saudi

“Jadi, sebaiknya Demokrat dan Gerindra bersama-sama rakyat di luar pemerintah agar fungsi checks and balance itu berjalan,” ujar Ujang.

Usai Pilpres 2019, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat pecah kongsi. PAN baru-baru ini menyatakan sikap mengikuti jejak PKS yang sudah sejak awal teguh di jalan oposisi.

“PAN sudah mengambil sikap yang jelas, yaitu berada di luar kabinet. Demokrasi membutuhkan checks and balances,” ujar Anggota Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo saat dihubungi Tempo pada Ahad, 13 Oktober 2019.

Sementara itu, Prabowo terus memainkan langkah kuda bertemu Jokowi dan sejumlah ketua umum dari Koalisi Indonesia Kerja. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sejauh ini peluang Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan yakni 50:50. Konsep ketahanan pangan, energi, ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang ditawarkan oleh Gerindra, juga diklaim telah diterima oleh Jokowi.

Baca Juga :  Ma’ruf Amin: Dari 8,3 Juta Pelaku UMKM, Baru 13 Persen Gunakan Teknologi Digital

Santer beredar informasi, Gerindra menginginkan pos-pos menteri sesuai bidang tersebut. Sejauh ini, calon yang menguat adalah Edhy Prabowo dan Fadli Zon. “Pokoknya kalau kemudian kami masuk (koalisi Jokowi), ya itu posnya kemungkinan ada untuk Pak Fadli,” ujar Dasco, Jumat lalu.

Adapun Demokrat, sudah menyatakan mendukung pemerintah. Namun, masih menunggu diajak berkoalisi oleh kubu Jokowi.

“Kami mendukung pemerintahan mendatang tanpa syarat. Soal apakah akan dimasukkan dalam koalisi, kan itu tergantung Pak Jokowi dan partai-partai lain,” ujar Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief saat dihubungi Minggu (13/10/2019) terkait koalisi Jokowi itu.

www.tempo.co