Beranda Daerah Karanganyar Bupati Karanganyar Klaim PDRB Rp 3 Juta Perbulan. Ketua DPRD Sebut Kemiskinan...

Bupati Karanganyar Klaim PDRB Rp 3 Juta Perbulan. Ketua DPRD Sebut Kemiskinan Masih Banyak! 

Pejabat Pemkab Karanganyar saat resepsi HUT Karanganyar 2019. Foto/Wardoyo
Pejabat Pemkab Karanganyar saat resepsi HUT Karanganyar 2019. Foto/Wardoyo

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM Pemkab Karanganyar mengklaim di usia 102 tahun ini, pertumbuhan Karanganyar bergerak positif.

Tak hanya angka kemiskinan diklaim menurun, produk domestik regional bruto (PDRB) Karanganyar disebut mencapai angka Rp 3 juta perbulan.

Hal itu disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono di sela peringatan HUT ke 102 Kabupaten Karanganyar, Senin (18/11/2019).

Kepada wartawan, ia mengatakan jika angka kemiskinan di wilayahnya, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Menurutnya, hal itu tak lepas dari berbagai program yang dilakukan Pemkab dalam upaya menekan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan di Karanganyar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Kita akan terus beretekad mengurangi kesenjangan, dan menurunkan angka kemiskinan,” kata bupati.

Tak hanya itu, Yuli juga mengklaim angka pertumbuhan ekonomi Karanganyar mencapai 5,9 persen. Menurutnya angka itu mengantar Karanganyar masuk tiga besar di Jawa Tengah.

Baca Juga :  Kesbangpol dan IPARI Karanganyar Gelar Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Ia juga menyebut angka PDRB Karanganyar sudah mencapai angka Rp 39 juta per tahun. Angka itu diklaim setara dengan Rp 3 juta per bulan.

“ Yang justru menjadi pekerjaan rumah kita adalah mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Namun Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo memandang masih banyak persoalan di Karanganyar yang perlu dibenahi. Ia menyebut diperlukan sinergi dan koordinasi anatara pusat daerah, agar persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan yang ada di Karanganyar segera dapat dituntaskan.

“Kami melihat masih banyak kemiskinan di Karanganyar. Harus ada formula baru dalam menangani kemisikinan ini dan peningkatan kesejahtareaan masyarakat. Masih banyak masyarakat  yang belum menerima program dari pusat, terutama untuk pelayanan kesehatan,”  ujar Bagus Selo. War