WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Permasalahan bau limbah menyengat dari PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo yang dirasakan masyarakat Wonogiri hingga kini belum temui titik terang. Pertemuan antara warga terdampak dengan perusahaan, yang digagas Pemkab Wonogiri berakhir buntu, Jumat (22/11/2019).
Pasalnya, pihak pengambil keputusan di PT RUM batal hadir di pertemuan. Padahal sebelumnya, salah satu jajaran di manajemen PT RUM, Pramono bakal datang ke pertemuan.
Pertemuan tersebut berjalan cukup panas. Warga kecewa ketika yang datang sebelumnya hanya GM Haryo Ngadiyono yang dianggap tidak bisa memberikan kepastian terkait solusi limbah bau itu. Sementara Bupati Joko Sutopo bahkan sampai memarahi sang GM lantaran dianggap berbelit-belit dan tidak menghargai niat baik Pemkab.
Bupati juga menyemprot Pramono saat berbicara melalui sambungan telepon.
Menanggapi tidak hadirnya pimpinan PT RUM, Bupati menjelaskan, Pramono telah menelpon. Dia menyampaikan permohonan maaf belum bisa datang ke Wonogiri.
“Terlepas dari apapun monggolah, tapi kan sudah ada komunikasi yang sudah disampaikan. Kalau kita bicara integritas kita berjalan profesionalitas semestinya dua atau tiga menit cukup atau dua tiga jam dan semestinya kan beliau memprioritaskan persoalan ini,” kata Bupati.
Bupati selanjutnya meminta PT RUM tidak memperkeruh suasana. Yang jelas jangan sampai muncul permasalahan baru lantaran salah mempresentasikan sikap profesional Pemkab Wonogiri.
Pria yang akrab disapa Jekek ini membeberkan, Wonogiri tidak menuntut apapun. Pihaknya cuma mendorong semua pihak kembali ke regulasi yang ada.
“Dalam proses industri itu pasti di dalamnya ada perijinan, ada kewajiban-kewajiban dan ini harus dipatuhi serta dibenahi. Ketika keluar dari ketentuan yang ada, tidak perlu dituntut atau diminta seharus secara otomatis ada pertanggungjawaban,” beber dia.
Disinggung soal kemungkinan warga yang kecewa memilih aksi demo, Bupati menyatakan upaya saat ini dilakukan secara normatif. Hanya saja ketika tidak ada komitmen semua pihak dirinya tidak mau bertanggungjawab ketika muncul tindakan di luar upaya normatif.
“Intinya, pemerintah, tripartit hadir melakukan fasilitasi audiensi. Kalau nanti ada aksi diluar itu ya mohon maaf, saya tidak mau dituding sebagai aktor intelektual dibalik aksi itu,” tegas Jekek. Aria
