KontraS Anggap Pidato Prabowo Soal Komunis Berbahaya

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenai ihwal dugaan eksisnya ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia dinilai sebagai ucapan berbahaya.

Hal itu dilontarkan oleh Kepala Biro Pemantauan dan Penelitian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar.

Pernyataan Prabowo tersebut tertuang dalam naskah pidato yang dibacakan oleh Rektor Universitas Pertahanan, Letnan Jenderal Tri Legionosuko dalam pembukaan acara bedah buku PKI Dalang dan Pelaku G30S 1965 di kantor Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Prabowo, dalam teks tersebut mengatakan, runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis terbesar, serta berakhirnya perang dingin bukan berarti ideologi komunis turut runtuh.

Beberapa negara yang menganut ideologi komunis hingga kini masih eksis, seperti Cina dan Kuba.

“Dengan demikian ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih tetap eksis,” kata Prabowo sebagaimana dibacakan Tri Legionosuko.

Rivanlee khawatir ucapan itu dimaknai sebagai komando oleh para pendukung Prabowo di akar rumput.

“Saya takut publik terutama yang bersimpati kepada Prabowo akan menganggap itu sebagai garis komando. Ini jelas berdampak pada kehidupan di grassroot,” kata Rivanlee kepada Tempo, Minggu (24/11/2019).

Menurut Rivanlee, pernyataan Prabowo bisa menjadi legitimasi ketakutan terhadap komunisme. Hal yang dikhawatirkan kemudian adalah munculnya tindakan-tindakan dari kelompok tertentu yang melakukan kekerasan menyasar orang-orang yang dianggap dekat dengan ideologi komunisme.

Beberapa di antaranya, kata Rivanlee, misalnya razia buku, film, dan segala atribut yang dianggap mengandung ideologi komunisme.

“Mungkin enggak lama kita akan mendengar razia buku lagi, lalu penangkapan orang-orang yang memakai kaus bergambar palu arit atau kaus merah sekali pun, atau razia film-film yang berhubungan dengan HAM,” ujarnya.

Jika ketakutan itu sudah dilegitimasi oleh negara melalui pernyataan Prabowo, Rivanlee menilai bukan tidak mungkin masyarakat di akar rumput juga dengan mudah melakukan tindakan kesewenang-wenangan.

Dia juga menyinggung ditetapkannya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai anggota luar biasa organisasi Pemuda Pancasila, yang pada 1965-1966 berseberangan dengan PKI.

“Pernyataan Prabowo itu berdampak luas sekali, karena dia telah membuka ruang yang berpotensi mempersempit ruang kebebasan sipil,” kata Rivanlee.