JOGLOSEMARNEWS.COM Edukasi Pendidikan

Penghapusan UN Ditarget 2021, Ikatan Guru Indonesia Bilang Kelamaan!

Peserta ujian mengerjakan soal Bahasa Indonesia pada pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA/SMAK hari pertama di SMA Negeri 5, Jalan Belitung, Kota Bandung, Senin (1/4/2019) / tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Pendikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bakal menghapus ujian nasional (UN) pada tahun 2021 mendatang.

Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat. Namun, mengenai target waktu penghapusan UN tersebut, Ikatan Guru Indonesia (IGI) justru mengatakan, tahun 2021 dinilai terlalu lama.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, seharusnya pemerintah menghapus UN mulai tahun depan atau 2020, bukan tahun 2021.

“Terkait Ujian Nasional sebenarnya kami berharap ujian nasional dihapuskan bukan di tahun ajaran 2020-2021 tetapi seharusnya sudah dihapuskan di tahun ajaran 2019-2020,” kata Ramli saat dikonfirmasi Tribun, Rabu (11/12/2019).

Alasannya, ujian nasional tidak memberi manfaat signifikan apalagi untuk sekolah-sekolah tertinggal.

“Dampak dari hasil ujian nasional tidak terlihat sama sekali di lapangan dan jika Ujian Nasional dianggap sebagai sebuah pemetaan maka sesungguhnya Ujian Nasional ini tidak berarti sama sekali,” katanya.

Bahkan IGI menilai, ujian nasional turut berkontribusi dalam penurunan kemampuan anak-anak Indonesia.

Menurutnya, anak-anak bukan lagi belajar bagaimana mengembangkan kemampuannya sesuai dengan minat dan bakat mereka dam mengembangkan kemampuan daya nalar serta menguasai teori-teori dasar.

Baca Juga :  Beberapa SMKN di Yogyakarta Mulai Pembelajaran Tatp Muka Terbatas

“Tetapi yang mereka lakukan adalah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan nilai tinggi di ujian nasional,” katanya.

Hal tersebut pula yang mendorong menjamurnya bimbingan belajar untuk kebutuhan Ujian Nasional dan seleksi masuk PTN.

 

 

“Bukan untuk meningkatkan kemampuan siswa tetapi hanya ada untuk membuat siswa-siswa kita mampu menjawab soal dengan benar meskipun tidak paham maksud dari soal tersebut,” jelasnya.

IGI pun memberikan pekerjaan rumah kepada pemerintah untuk memperhatikan nasib para pendidik atau guru honorer.

“Pemerintah harus mengupayakan segala cara agar anggaran yang dibutuhkan untuk pengangkatan guru mengingat 52% guru kita saat ini tidak jelas statusnya, tidak jelas pengangkatannya dan juga tidak jelas pendapatannya,” kata Ramli.

Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim resmi mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Assesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan pelaksanaan program asesmen kompetensi minimum bakal dilaksanakan dengan berbasis komputer.

Baca Juga :  22 Website, 19 Aplikasi dan 5 Video Conference yang Bisa Diakses dengan Kuota Belajar

Menurut Nadiem, standar nasional untuk program ini harus berbasis komputer. Program tersebut dibuat untuk mengganti program Ujian Nasional (UN).

“Sudah pasti ini akan dilaksanakan melalui komputer, itu sudah pasti tidak mungkin kita tidak melaksanakan (tanpa berbasis komputer). Apapun dalam standar nasional harus computer based,” ujar Nadiem Makarim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Meski begitu, Nadiem Makarim mengatakan masih ada kendala karena tidak seluruh daerah dapat melakukan program dengan berbasis komputer.  Kemendikbud bakal melakukan pembenahan terhadap masalah tersebut tahun ini.

“Jadi itu adalah PR kita untuk memastikan semua murid itu bisa. Karena kan sekarang ada beberapa daerak nggak bisa, jadi itu harus kita tuntaskan tahun ini,” kata Nadiem Makarim.

Seperti diketahui, Nadiem Makarim akhirnya membeberkan program pengganti ujian nasional (UN). Nadiem Makarim memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020. Namun, pada 2021 program ini akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter.  

www.tribunnews.com