JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sejauh ini, pemerintah belum berani ambil kebijakan lockdown dalam mengatasi persebaran virus corona atau Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menegaskan, lockdown adalah kebijakan pusat. Tak boleh ada satu pemerintah daerahpun yang menerapkan kebijakan itu tanpa persetujuan pusat.
Sebenarnya bagaimana dan seberapa besar dampak serta konsekuensi dari kebijakan lockdown tersebut?
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun membeberkan betapa repotnya jika opsi lockdown dipilih untuk menekan angka korban virus corona di Indonesia.
Di antaranya kesiapsiagaan aparat TNI dan Polri untuk mengantarkan makanan ke rumah warga, tak adanya jasa delivery makanan, hingga potensi penimbunan bahan pokok.
Dengan adanya lockdown, menurut Refly, ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah.
Di antaranya harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat atau seluruh warga daerah yang terkena lockdown.
“Bukan dari sisi hukumnya, tapi menurut saya sisi non-hukumnya. Sebagai contoh misalnya dari sisi penyediaan kebutuhan,” kata Refly.
“Kalau lockdown wilayah, misalnya DKI ini lockdown, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi pergerakan, tidak boleh orang keluar masuk.”
Refly beranggapan tugas ini terlalu berat, lantaran aparat TNI dan Polri harus bersiaga untuk mengamankan kondisi daerah lockdown serta membagikan kebutuhan harian.
“Selama orang di rumah, pemerintah pusat itu punya kewajiban untuk menyediakan bahan kebutuhan, nge-drop, kira-kira bisa enggak itu dengan polisi dan tentara dan lain sebagainya?” tanya Refly.
Refly mengingatkan kebijakan lockdown berarti mutlak setiap rumah warga sipil harus ditutup dan tak ada yang boleh keluar, berbeda dari social distancing.
Kerepotan akan dihadapi saat pemerintah mendata warga, ada berapa orang yang mendiami suatu rumah, dan lain sebagainya.
“Nah kalau masih ada orang berkeliaran di jalan, namanya bukan lockdown, itu social distancing,” tegasnya.
“Kalau misalnya rumah yang di-lock, orang tinggal di rumah saja, berapa rumah yang mau di-lock? Apakah kita punya data yang komprehensif terhadap rumah-rumah mana yang akan di-lock, ini juga persoalan,” paparnya.
Menurut Refly, solusi sementara untuk saat ini yang paling tepat adalah social distancing, kecuali jika wabah Covid-19 nantinya semakin parah.
“Ya akhirnya memang dalam kondisi seperti ini, social distancing yang paling mungkin,” ujar Refly.
“Tapi siapa tahu tiba-tiba coronanya sangat luar biasa, mau enggak mau kita lockdown juga,” sambungnya.
Dalam distribusi kebutuhan pokok, personel TNI dan Polri harus dikerahkan lantaran merekalah yang menjadi garda depan.
Warga tak bisa lagi memesan makanan atau delivery melalui aplikasi lantaran petugas pengantar pastilah terkena dampak lockdown.
“Kita kan tidak bisa pesan makanan melalui jasa delivery, karena mereka di-lock juga,” ungkap Refly.
Selain itu, ada potensi warga menimbun bahan kebutuhan pokok sebelum lockdown dilaksanakan.
Pihak yang berpotensi melakukan penimbunan adalah orang-orang menengah ke atas dengan daya beli yang tinggi.
“Artinya tidak akan ada suplai makanan ke kita, yang terjadi adalah sebelum di-lock, orang menimbun duluan,” kata Refly.
Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyebut jika lockdown menjadi pilihan terakhir, maka pemerintah bisa mengambil solusi peningkatan sense of crisis.
Sebelumnya, sudah tersambung warga dari berbagai daerah melalui telewicara yang mayoritas kurang setuju dengan opsi lockdown.
Bagi Bobby, wajar jika banyak masyarakat yang tidak setuju dengan lockdown lantaran akan menimbulkan permasalahan lain.
Yakni terbelenggunya hak-hak masyarakat, ditambah dengan masyarakat yang harus selalu berhadapan dengan aparat penertib yang bisa jadi ditugaskan selama lockdown.
“Jadi, kalau memang kita lihat dari aspirasi publik,
lockdown itu adalah opsi terakhir,” ujar Bobby. 
