JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ada kabar baru dari negeri Paman Sam. Presiden AS, Donald Trump mengatakan ia akan secara pribadi bertemu para pemimpin Taliban dalam waktu dekat setelah kesepakatan damai yang akan mengakhiri Perang Afganistan ditandatangani, Sabtu (29/2/2020).
Trump berbicara beberapa jam setelah perwakilan AS dan Taliban menandatangani kesepakatan yang dapat membuka jalan menuju penarikan penuh tentara asing dan mengakhiri perang 18 tahun di Afganistan.
Dikutip dari Reuters, 1 Maret 2020, Trump mengatakan dalam konferensi pers di Gedung Putih bahwa perjanjian tersebut harus memungkinkan Amerika Serikat untuk menurunkan pasukannya di Afganistan dari 13.000 menjadi 8.600.
Dia mengulurkan kemungkinan penarikan di luar jumlah itu, tetapi mengatakan Amerika Serikat dapat dengan cepat memulangkan pasukan jika diperlukan.
Dalam sambutannya pada konferensi politik konservatif di pinggiran Kota Maryland, Trump mengatakan jika Taliban memenuhi komitmennya, maka perang akan berakhir.
“Kita tidak bisa menjadi polisi bagi dunia,” kata Trump yang sering menyatakan keinginan untuk menghentikan “perang tanpa akhir”.
Dia mengaku secara pribadi merasa terpukul bertemu dengan tentara yang terluka atau kehilangan anggota tubuhnya semalam kunjungan ke Walter Reed Medical Center.
Anggota DPR dari Republik, AS Liz Cheney, putri mantan Wakil Presiden Dick Cheney, juga mengeluh tentang kesepakatan itu dan mengatakan pemerintah Trump harus mengungkapkan bagaimana mereka berencana untuk memverifikasi kepatuhan Taliban.
“Perjanjian hari ini dengan Taliban termasuk konsesi yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat,” katanya.
Kesediaan Trump untuk bertemu dengan para pemimpin Taliban di retret presiden di Camp David, Maryland, tahun lalu adalah salah satu penyebab keluarnya John Bolton dari Gedung Putih.
Kekerasan Taliban di Afganistan mendorong Trump untuk membatalkan pertemuan itu.
Perjanjian yang baru diteken menjabarkan jadwal untuk penarikan terakhir pasukan Amerika Serikat dari Afganistan, menurut New York Times.
Perang di Afganistan dalam beberapa hal menggemakan pengalaman Amerika di Vietnam.
Upaya Amerika untuk menanamkan sistem demokrasi di negara itu, dan untuk meningkatkan peluang bagi perempuan dan minoritas, berisiko jika Taliban, yang melarang perempuan dari sekolah dan perempuan dari kehidupan publik, menjadi dominan kembali.
Korupsi masih merajalela, lembaga-lembaga negara lemah, dan perekonomian sangat bergantung pada bantuan Amerika dan internasional lainnya.
Perjanjian ditandatangani di Doha, Qatar, setelah setahun lebih perundingan putus-sambung, dan secara mencolok mengecualikan pemerintah Afganistan yang didukung Amerika, untuk terlibat dalam negosiasi.
Perang telah menelan biaya US$ 2 triliun (Rp 28 ribu triliun) dan menewaskan lebih dari 3.500 tentara Amerika dan pasukan koalisi serta puluhan ribu warga Afganistan sejak invasi AS setelah serangan 11 September, yang direncanakan oleh para pemimpin Al Qaeda di bawah perlindungan Taliban.
Penarikan pasukan Amerika, yang saat ini sekitar 12.000 masih di Afganistan, tergantung pada pemenuhan komitmen utama Taliban yang telah menjadi hambatan selama bertahun-tahun, termasuk pemutusan hubungan dengan kelompok-kelompok teroris internasional seperti Al Qaeda.
Perjanjian tersebut juga bergantung pada negosiasi yang lebih sulit untuk dilakukan antara Taliban dan pemerintah Afganistan mengenai masa depan negara itu.
Para pejabat berharap pembicaraan itu akan menghasilkan pengaturan pembagian kekuasaan dan gencatan senjata yang langgeng, tetapi kedua gagasan itu telah diharamkan bagi Taliban di masa lalu.
Pada puncak perang, lebih dari 100.000 tentara Amerika menduduki Afganistan, seperti halnya puluhan ribu dari sekitar 40 negara di koalisi NATO pimpinan Amerika Serikat.
Perang telah berlangsung begitu lama, kapal perang sekutu dan rudal jelajah pertama menyerang pada 7 Oktober 2001, dan sepatu bot tentara Amerika menginjak tanah Afganistan pada 19 Oktober.
Pembalasan terhadap Al Qaeda dan sekutunya di antara Taliban adalah katalis yang mendorong invasi Amerika.
The Washington Post pada 9 Desember menerbitkan 2.000 lebih halaman yang mengungkap kegagalan dalam Perang Afganistan, telah membuat Trump mendesak perundingan damai dengan Taliban.
Dari awal pembicaraan, pada akhir 2018, para pejabat Afganistan merasa terganggu bahwa Taliban telah menghalangi mereka untuk berpartisipasi.
Mereka khawatir bahwa Trump akan tiba-tiba menarik pasukan tanpa mengamankan kondisi yang mereka anggap penting, termasuk pengurangan kekerasan dan janji Taliban untuk bernegosiasi melalui itikad baik dengan pemerintah Afganistan. 
