JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Serahkan SK Kepala SMA/SMK, Gubernur Ganjar Ingatkan Kasek Tak Salahgunakan Wewenang dan Jabatan!


1582885033544 IMG 20200228 WA0017 detail
Foto/Humas Jateng

SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengapresiasi seluruh pejabat struktural Dinas Pendidikan dan kepala sekolah SMA, SMK, SLB Negeri yang sudah mengirim laporkan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia pun menekankan agar kepala sekolah bisa mengemban amanah dan tidak menyalahgunakan wewenang maupun jabatannya.

“Sebelumnya, saya mendapat laporan kurang satu orang (yang belum mengisi LHKPN), ternyata sedang sakit. Dan hari ini, Jumat (28/2/2020) sudah mengisi. Artinya, sudah 100 persen yang mengisi LHKPN. Terima kasih ya,” kata Ganjar seusai menyerahkan SK Pengangkatan Kepala Sekolah SMAN/SMKN dan SLBN Provinsi Jawa Tengah di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (28/2/2020) siang.

Baca Juga :  Pemprov Jateng Rilis Kalender Event 2021, Agenda Kegiatan akan Digelar secara Hybrid. Gubernur Ganjar: Itu Solusi Terbaik

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Jumeri mengatakan, pihaknya memang mendorong agar seluruh kepala sekolah mengisi LHKPN.

“Kami kirimkan surat (himbauan untuk mengisi LHKPN) sambil monitor perkembangan. Ketika kurang tiga hari baru 88 persen yang mengisi. Sisanya kami undang ke kantor untuk mendapatkan bimbingan pengisian LHKPN. Kemarin kurang satu karena sakit.Alhamdulillah, tadi sebelum jam 10 (pukul 10.00) selesai mengisi sambil dibimbing petugas kami. Tuntas 100 persen,” kata Jumeri.

Ganjar berharap, seluruh kepala sekolah maupun guru untuk melompat lebih tinggi dan berlari lebih kencang agar sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Ia juga mengingatkan agar kepala sekolah selalu melibatkan orang tua siswa dan komite sekolah.

Baca Juga :  Awalnya Tertarik Cara Penanganan Covid-19, Afghanistan Ingin Jalin Kerja Sama dengan Jateng, Kepincut Produksi Kaca hingga Teh

Harapannya agar tujuan JatengMboten Korupsi, Mboten Ngapusi terwujud di instansi pendidikan. Terlebih, kata Ganjar, Jateng merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memiliki peraturan gubernur (Pergub) pendidikan antikorupsi.

“Laporkan berwajib jika melihat indikasi KKN. Jangan salahgunakan kewenangan jabatan. Selamat bekerja, bangun karakter anak Indonesia yang unggul untuk merebut pertaruhan dunia dan tetap menjunjung Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” pesan Ganjar. JSnews