SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mulai menyalurkan bantuan Sembako sebanyak 59.087 paket yang diprogramkan untuk masyarakat terdampak virus Corona (Covid-19).
Pendistribusian bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu dilakukan mulai hari ini Senin (20/4/2020) dan bergiliran ke semua kecamatan sesuai data jadwal.
Untuk hari pertama Senin (20/4/2020), penyaluran dialokasikan ke 5 Kecamatan. Yakni Kecamatan Tangen 667 paket, Gesi 617 paket, Jenar 741 paket, Sambirejo 1.602 paket dan Gondang 1.913 paket.
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang melepas pendistribusian sembako mengatakan, bahwa bantuan sembako sebelumnya di anggarkan sejumlah 57.000 paket.
Ia mengklaim pihaknya bisa bertemu langsung dengan supplier penjual sembako, sehingga harganya bisa lebih rendah dibanding harga pasaran.
“Dengan dana yang sama mestinya hanya cukup untuk 57.000 paket bantuan, tapi kini bisa mencapai hampir 59.087 paket bantuan,” paparnya kepada wartawan.
Bupati merinci, penduduk tidak mampu yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di luar penerima Bansos Sembako dan PKH dari APBN sejumlah 32.993 KK.
Kemudian, penerima Saraswati Menur Keluarga (Jamkesda) 654 KK, masyarakat terdampak diluar DTKS (pedagang kecil. Lalu masyarakat terkena PHK, dan masyarakat rentan ekonomi terdampak lainnya) sebanyak 23.500 KK dan antisipasi deviasi data 2.000 KK.
Standar paket bantuan yang dibiayai APBD Sragen ini, senilai Rp 200.000 per paket bantuan.
Rinciannya beras 10 kg, untuk protein telur atau bisa digantikan Sarden dengan harga yang sama, minyak goreng, susu kental manis hingga sabun antiseptik.
“Alhamdulillah, nanti akan banyak warga Sragen yang bisa dibantu. Siapa saja yang kami bantu dari ini, diantaranya masyarakat yang masuk dalam Saraswati Menur dan masyarakat kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di luar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH),” lanjutnya.
Selain itu, Bupati menjelaskan, bahwa sasaran dari paket sembako ini juga masyarakat terdampak non di DTKS, yaitu warga yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Lantas warga mudik tidak berpenghasilan, warga tidak bekerja, calon pencari kerja, pekerja informal seperti pedagang kecil, asongan, pelaku wisata, serta pelaku jasa.
Data tersebut nantinya kemudian dipilah, antara warga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan yang belum.
“Pemilahan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Sehingga dari total warga terdampak pandemi tersebut, diketahui sebagian sudah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT. Dari hasil cleansing yang kami lakukan, masih ada 50.800 yang belum masuk DTKS,” ujar Bupati.
Dari 50.800 warga yang belum masuk DTKS ini, Pemkab Sragen akan membiayai 32.933 warga. Sisanya saat ini sedang diusulkan untuk ditangani melalui Provinsi.
“Kami sedang tanyakan ke Provinsi, karena data setiap hari bertambah. Setelah ada kepastian dari Provinsi, sisanya tetap akan kami carikan anggaran karena bagaimanapun mereka yang terdampak ini adalah warga Sragen yang perlu kami selamatkan,” urainya.
Sementara untuk teknik pembagiannya menggunakan sistem drive thru. Sebelumnya, kecamatan sudah mengatur jadwal pembagian yang dikelompokkan untuk diambil masing-masing desanya.
“Kecamatan buat kupon, karena sudah ada by name by address nya jelas kemudian nanti secara bertahap bisa dijadwal jam 07.00 WIB sampai jam 08.00 WIB seperti drive thru yang pernah kita lakukan di Pendopo,” tukasnya.
Selain bantuan ini, kedepan akan digelontorkan kembali bantuan-bantuan lain yang bersumber dari anggaran APBN. Termasuk dari dana desa masing-masing desa yg saat ini masih menunggu tahap finalisasi kebijakan dari pemerintah pusat.
“Semua warga terdampak pasti dapat bantuan. Saat ini sedang dirampungkan pendataan terkait berbagai macam sumber bantuan,” tegasnya. Wardoyo
