JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Solo Sudah Tak Punya Dana Jika PSBB Diterapkan, Pemkot Pasrahkan Pembiayaan kepada Gubernur

Suasana Posko Covid-19 Kota Solo yang berlokasi di depan Gedung Graha Wisata Niaga, tempat karantina pemudik. Foto: ASA/JSNews

SOLO (JOGLOSEMARNEWS.COM )-Pemerintah Kota (Pemkot) Solo sudah tak punya uang lagi jika wilayah Kota Solo dan kabupaten sekitarnya harus menjalani status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah mata rantai penularan wabah virus corona.

            “Kalau harus diterapkan PSBB di kawasan ini, secara pembiayaan sudah tidak mampu lagi. Saat ini kita hanya punya anggaran jaring pengaman sosial untuk cukup 3 bulan, atau sampai Mei. Besarnya anggaran yang kita punya hanya Rp 49 miliar,” tukas Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Solo, Ahyani, Selasa (21/4/2020).

            Jika nantinya status PSBB  akan dilaksanakan di Kota Solo dan Kabupaten sekitarnya, maka Pemkot Solo akan pasrahkan terkait pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di kawasan eks Karesidenan Surakarta terdepat satu kotamadya yakni Kota Solo, lalu enam kabupetan yakni Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri.

Baca Juga :  Semakin Marak, Kapolresta Solo Tegaskan Aksi Balap Lari Liar Dilarang

            Ahyani menjelaskan, dengan anggaran yang tidak sampai Rp 50 miliar itu,Pemkot tidak mampu memberlakuan PSBB. Di solo sendiri, jumlah warga terinfeksi korona terus bertambah. Saat ini secara kumulatif sejak KLB, warga positif terinfeksi 12 orang, dengan rincian 8 dirawat, dua sembuh dan dua meninggal dunia.

            “Pemberlakuan PSBB itu sangat membutuhkan dana sangat besar. Dengan hanya memiliki anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp 49 miliar dari APBD 2020, praktis tidak bisa mencover semua,” katanya. Apalagi anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar saat ini tinggal tersisa sedikit. Anggaran tersebut banyak terserap untuk memberilan sembako sebanyak 40.000 kepala keluarga (KK) dengan total Rp10,6 miliar.

Baca Juga :  Wali Kota Rudy Nilai Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Efektif, Sanksi Bersihkan Sungai Dilanjutkan

            Anggaran sebesar Rp 49 miliar dari APBD 2020 untuk penanganan Covid-19, merupakan hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan Mei. “Kami tidak mampu lagi jika harus melakukan PSBB,” tegas Ahyani.

            Ahyani memperkirakan, dampak penerapan PSBB akan membuat pusat ekonomi warga berhenti total. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil juga pasti akan berhenti total yang akan berdampak pada ekonomi mereka. Dan itu harus juga dipikirkan terutama soal kebutuhan pangan. ‘’Anggaran dari mana lagi untuk bisa memberikan makan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak selama PSBB,” ujarnya.(A Syahirul)