SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa di 111 desa di Kabupaten Sragen masih belum cair. Dinas setempat menargetkan akhir pekan ini, Sabtu (30/5/2020) semua desa harus segera menuntaskan pencairan BLT DD.
Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sragen menunjukkan hingga Rabu (27/5/2020) petang, desa yang sudah mencairkan BLT DD baru mencapai 85 desa.
Sehingga dari total 196 desa yang ada di Sragen, masih ada 111 desa yang baru akan mencairkan BLT DD. Kepala Dinas PMD Sragen, Joko Suratno mengungkapkan penyaluran BLT DD di Sragen baru dimulai Selasa (19/5/2020) atau sehari setelah batas toleransi terakhir pencairan BST dari Kemensos, Senin (18/5/2020).
“Selasa 19 Mei, BLT DD baru disalurkan di Bank Jateng. Itu dengan harapan sudah tidak akan terjadi permasalahan di wilayah secara psikologis,” paparnya Rabu (27/5/2020) petang.
Menurutnya, pencairan BLT DD bulan Mei agak molor karena baru dimulai 19 Mei dan terjeda Lebaran. Di Kabupaten Sragen, pencairan juga diserahkan lewat non tunai dan tidak dibayarkan oleh perangkat desa atau bendahara desa.
Sehingga tidak 196 desa bisa disalurkan secara bersama-sama. Hal itulah yang membuat pencairan BLT DD sampai hari ini belum semua.
“Sampai hari ini, ada 85 desa yang sudah mencairkan. Sore ini 16 desa di Tanon sudah clear jam 17.00 WIB. Untuk desa lainnya, kita komitmen dan mendorong karena ini harus cair di bulan Mei, sehingga kami menarget hari Sabtu tanggal 30 Mei semua bisa selesai,” terangnya.
Menurutnya, tanggal 30 Mei jadi target akhir pencairan, dengan harapan seandainya Sabtu (30/5/2020) belum selesai, maka masih punya satu hari cadangan yakni Hari Minggu di tanggal 31 Mei.
Meski Hari Minggu, ia memastikan pihak Bank Jateng tetap siap dan sanggup menyalurkan sampai selesai. Joko menyebut pencairan BLT DD juga memerlukan proses cukup banyak.
Sebab data penerima harus melalui proses musyawarah desa khusus (Musdessus) di desa terlebih dahulu.
“Tapi yang lebih utama BLT DD ini kan sifatnya penyempurnaan dari kekurangan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, propinsi maupun kabupaten. Sehingga hadirlah BLT DD yang jadi roh dengan maksud untuk menambal kekurangan-kekurangan,” terangnya.
Ia menggambarkan dari pemerintah pusat selama ini menggunakan basis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang tidak semua warga miskin di desa masuk di dalamnya.
Apalagi dampak covid-19 membuat warga yang sebelumnya tidak miskin sekarang menjadi miskin dan tidak terkover DTKS. Sementara secara strata ekonomi, mereka kemungkinkan lebih di atas dari penerima BST, PKH, BPNT dan BPNT perluasan.
“Sehingga timing pencairan BLT DD memang dicairkan setelah BST, PKH, BPNT dan BPNT Perluasan agar tidak ada kecemburuan,” tandasnya. Wardoyo
