JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Sama masa darurat keaehatan atau pandemi virus corona (covid-19), diyakini tidak akan sampai terjadi gejolak sosial. Hal itu diungkapkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Momnas HAM).
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam menilai, munculnya wacana potensi gejolak sosial terlalu mengada-ada.
“Kalau ada yang mengatakan ada dinamika potensial gejolak di masyarakat itu penilaian yang berlebihan,” katanya, Minggu (3/5/2020).
Anam menerangkan sejumlah indikator untuk membuktikan bahwa tidak ada potensi gejolak sosial selama ini.
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum yang diterapkan oleh tim terpadu Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, dan petugas kesehatan cukup baik.
Menurut dia, masyarakat juga relatif patuh melakukan aturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
“Kami melihat lebih banyak yang tertib dibandingkan yang tidak,” katanya.
Anam melihat masyarakat menunjukkan solidaritas yang kuat dalam menghadapi Covid-19 sebagai masalah bersama yang tidak mungkin hanya diselesaikan oleh pemerintah.
Sebagaimana diketahui, politikus PDIP Adian Napitupulu yang pertama mengungkapkan analisa potensi konflik sosial pada Juni-Agustus 2020 jika kondisi wabah Covid-19 terus memburuk.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjend Sisriadi dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu juga mengatakan TNI menyiapkan pasukan untuk menghadapi kemungkinan gejolak sosial di tengah pandemi Covid-19.
Anam mengatakan, Komnas HAM menolak wacana pelibatan TNI dalam pengamanan selama wabah Covid-19.
Dia berpendapat pasukan TNI boleh saja dilibatkan untuk urusan kesehatan, tapi bukan keamanan. Apalagi pemerintah sudah menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan.
“Jangan menggeret tata kelola darurat kesehatan ini menjadi tata kelola keamanan, karena itu akan sangat serius,” ucapnya.
