JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Pemerintah Tak Berangkatkan Haji untuk Tahun 2020 Ini

Ilustrasi kabah. Foto: pixabay.com

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Pemerintah RI tidak akan memberangkatkan jemaah haji untuk tahun 2020 ini. Pasalnya, sampai kini, Pemerintah Arab Saudi masih menutup pintu untuk para jemaah haji.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi.

“Pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya pelayanan dan perlindungan jemaah,” kata Fachrul dalam konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

Fachrul berujar keluangan waktu juga tidak pemerintah miliki andai memaksakan memberangkatkan jemaah haji meski dengan pengurangan kuota.

Alasannya berdasarkan jadwal, kloter pertama jemaah haji Indonesia sudah harus berangkat pada 26 Juni 2020.

Baca Juga :  Pulihkan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, Wishnutama Anggarkan Rp 3,8 Triliun

Sementara pemerintah dan jemaah membutuhkan tambahan waktu untuk mengikuti protokol kesehatan.

“Dalam skenario ini (pengurangan kuota) maka rentang waktu haji akan lebih lama karena ada masa tambahan karantina 14 hari sebelum berangkat, setelah tiba (di Arab Saudi), dan setelah tiba kembali (di Indonesia),” tuturnya.

Selain itu, penyelenggaraan haji di tengah wabah penyakit menular berbahaya. Kementerian Agama, kata Fachrul, telah melakukan kajian literatur terkait pelaksanaan haji di tengah wabah.

Baca Juga :  Terkonfirmasi Positif Covid-19, Menag Fachrul Razi Akan Jalani Tes Swab Lanjutan

“Faktanya mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan dan puluhan ribu jemaah jadi korban,” ucap dia.

Berdasarkan sejarah, pemerintah Arab Saudi pernah melarang pelaksanaan haji pada 1814 karena wabah penyakit thoun, 1837 dan 1858 karena epidemi, 1892 akibat wabah kolera, dan 1897 sebab wabah meningitis.

Sedangkan pemerintah Indonesia pernah tidak memberangkatkan jemaah haji pada 1946 hingga 1948 akibat agresi militer Belanda.

Sebelum memutuskan meniadakan pemberangkatan jemaah haji, Fachrul Razi menyatakan telah meminta pendapat Majelis Ulama Indonesia dan berkonsultasi dengan Komisi Agama DPR RI.

www.tempo.co