JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak bisa menjelaskan dasar aturan terkait penggunaan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menutup kelebihan biaya kunjungan luar negeri. Ia memilih merujuk pada penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditanya mengenai mekanisme dan aturan yang memperbolehkan penggunaan dana pribadi Presiden untuk membiayai sebagian perjalanan dinas kenegaraan ke luar negeri.
“Saya gak bisa menjawab pertanyaan itu, itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya kita pegang pernyataan Pak Teddy enggak ada aturannya cukup ya,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Meski tidak menjelaskan aspek regulasinya, Purbaya berpendapat bahwa secara logika seseorang boleh saja menggunakan uang pribadi untuk menambah biaya suatu kegiatan.
“Kalau saya punya duit saya pergi nombok gak? boleh, secara logikan boleh aja kalau mau nombok,” sambungnya.
Isu tersebut mencuat setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoroti intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat. Menurut Dino, perjalanan kepala negara ke luar negeri memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Dalam unggahan video di akun media sosial X miliknya pada Minggu (31/5/2026), Dino menyebut satu kali kunjungan luar negeri dapat menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
“Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping, dan berbagai biaya lainnya. Satu perjalanan keluar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ujar Dino.
Sebagai alternatif, Dino mengusulkan sejumlah langkah agar hubungan diplomatik tetap berjalan tanpa harus terlalu sering melakukan perjalanan luar negeri. Di antaranya memanfaatkan video conference atau sambungan telepon dengan pemimpin negara lain, mengoptimalkan pertemuan bilateral di sela forum internasional, memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia, serta memberikan porsi lebih besar kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menangani misi diplomatik yang bersifat taktis.
Sorotan tersebut kemudian dijawab oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia menegaskan bahwa sebagian kelebihan biaya perjalanan Presiden Prabowo memang ditanggung secara pribadi.
“Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
Menurut Teddy, langkah itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Presiden dalam menjalankan diplomasi internasional. Ia juga membantah anggapan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau untuk pencitraan semata.
Teddy menegaskan setiap lawatan luar negeri memiliki agenda yang jelas dan ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global.
“Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan secara formal. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini,” tegasnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
