JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM -MarkPlus, lembaga yang bergerak di bidang jasa komunikasi dan marketing kembali menggelar event online bertajuk MarkPlus Government Roundtable via aplikasi Zoom pada Senin (15/
) 2020. Dalam MarkPlus Government Roundtable edisi pertama kali ini membahas tema Komunikasi Publik di Era Digital.
Pasalnya dalam Covid-19 saat ini, komunikasi sangat penting terutama untuk masyarakat. “Covid-19 membuat masyarakat dalam posisi sulit, baik dari sisi kesehatan, sosial, sampai ekonomi. Pemerintah tentu saja mengambil banyak kebijakan agar selain Covid-19 bisa ditekan, masyarakat juga bisa tetap hidup secara ekonomi. Arus informasi jadi sangat penting,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang hadir sebagai pembicara utama.
Apalagi dengan arus komunikasi serba digital dan mudah didapat saat ini, masyarakat bisa menyerap informasi dari mana pun. Sehingga jika tidak tepat kontennya, pemahaman masyarakat akan informasi seputar Covid-19 bisa salah.
Salah satu yang masih salah kaprah adalah pemahaman akan istilah new normal. Moeldoko melihat masih banyak masyarakat menganggap new normal adalah back to normal, alias kembali ke keadaan sedia kala sebelum Covid-19.
“Itu salah dan harus diluruskan. Versi pemerintah, new normal adalah bentuk adaptasi saat ini untuk tetap melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Namun dengan aturan ketat agar masyarakat tidak terpapar Covid-19. Karena skenarionya, menjaga keseimbangan kesehatan dan aspek sosial ekonomi harus tetap berjalan beriringan,” sambungnya.
Sehingga dengan aktivitas mulai berjalan kembali, ketika kondisi benar-benar normal dan bebas dari Covid-19 saat vaksin ditemukan, akan banyak sektor ekonomi langsung tancap gas. Serta tidak memulai dari nol lagi.
Dalam tatanan new normal saat ini, pemerintah membagi banyak sektor berdasarkan tingkat kerentanannya. Sektor yang dianggap tidak terlalu tinggi risiko penularan serta memiliki dampak ekonomi tinggi, akan langsung dibuka. Contohnya sektor industri pertambangan.
Namun sektor seperti restoran, hiburan, sampai penyediaan akomodasi dianggap memiliki kerentanan tinggi tetapi memegang peranan penting di ekonomi. Maka tidak heran sektor ini sangat ketat penyelenggaraan protokol kesehatannya, bahkan ada yang belum dibuka sama sekali.
Terkait arus informasi yang sangat banyak ini, Sekjen Kominfo Niken Widiastuti menyatakan hal tersebut membuat masyarakat rentan hoaks. Tercatat sejak 23 Januari sampai 15 Juni 2020 ada 850 kasus hoaks. “Kalau dirata-ratakan ada 6,2 hoaks per hari. Dan sudah ada 104 orang jadi tersangka dan diproses secara hukum,” ungkap Niken.
Sementara menurut Ketua Perhumas Agung Laksamana, salah satu sumber hoaks datang dari media sosial. Menurutnya, Facebook dan WhatsApp adalah aplikasi-aplikasi yang sering digunakan menyebarkan informasi tidak akurat. “Banyak menganggap media sosial ini adalah media dan sumber terpercaya. Bahkan sekelas mahasiswa pun banyak yang ambil sumber kuliah atau tugas dari media sosial,” tutupnya.(ASA)
