Beranda Sport Honor Asian Games Tak Kunjung Lunas, Yoyok Sukawi: Saya Sebagai Anggota Komisi...

Honor Asian Games Tak Kunjung Lunas, Yoyok Sukawi: Saya Sebagai Anggota Komisi X DPR RI Miris Dengarnya

Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi. Istimewa

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (Inasgoc) periode kerja Januari-Agustus 2016 menarik perhatian Komisi X DPR RI. Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar pada Kamis (09/07/20).

Tertundanya honorarium serta intensif bonus membuat Anggota Komisi X DPR RI, Yoyok Sukawi mendesak pemerintah untuk segera melunasi honor panitia pelaksana Asian Games 2018.

Hal ini terungkap usai Komisi X menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (09/07/20).

Dalam rapat tersebut, IKAPAN berkeluh kesah kepada Komisi X bahwa honor serta intensif mereka selama Januari – Agustus 2016 belum dibayarkan hingga sekarang.

“Saya sebagai anggota Komisi X tentu miris mendengarnya. Di balik hingar bingar Asian Games 2018 beberapa waktu lalu ternyata masih ada honor yang belum dibayarkan. Padahal teman-teman panitia pelaksana sudah bekerja cukup keras mensukseskan Asian Games,” tutur anggota Komisi X, Yoyok Sukawi, Kamis (09/07/20).

“Komisi X juga meminta Kemenpora, Kemenkeu, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mempercepat pembayaran tunggakan honor serta bonus-bonus yang menjadi hak teman-teman panpel,” imbuh legislator asal Partai Demokrat ini.

Yoyok Sukawi lantas menambahkan bahwa setelah ini Komisi X DPR RI berencana mengundang Kemenpora, Kemenkeu dalam hal ini Dirjen Anggaran, ketua INASGOC, dan BPKP untuk menanyakan soal honor dan bonus yang belum dibayarkan sehingga mengetahui akar perkara permasalahannya.

Anggota Komisi X DPR RI tidak ingin hal yang sama kembali terulang di even-even olahraga internasional lainnya. Apalagi tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 sehingga Komisi X mewanti-mewanti pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam hal pengelolaan anggaran kepanitiaan. Prabowo