JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dianggap tidak memiliki progres dalam penanganan wabah Covid-19, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi diusulkan untuk dibubarkan saja.
Usulan itu dilontarkan oleh ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira.
“Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang mestinya dibubarkan,” ujar Bima dalam diskusi daring Menanti Perombakan Kabinet di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).
Menurut Bima, kinerja Kemenko Maritim di bawah Luhut Binsar Panjaitan tidak jelas karena banyak bidang tak senada yang dibawahinya.
Dia mencontohkan di bawah Kemenko Maritim ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemen Pariwisata dan BPKM.
“Kenapa BPKM di sana? Harusnya (BKPM) di Menko Perekonomian. Ini sudah terlalu offside. Jadinya menteri super power,” ujarnya.
Bima bahkan mengusulkan Kemenko Maritim dan Investasi dilebur ke Kemenko Perekonomian.
Mengenai pembubaran lembaga, Indef menyasar BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).
“Itu (BPIP) dibubarkan saja. Anggarannya Rp 217 miliar setahun, mending buat bansos atau bagi-bagi masker,” ujar Bima.
Reshuffle kabinet mencuat seusai video kemarahan Presiden Jokowi terhadap jajaran menterinya diunggah pada Minggu (28/6/2020), di Youtube resmi Sekretariat Presiden.
Presiden menyampaikan neg-unegnya dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 atau sepuluh hari sebelum rekaman disiarkan.
Dalam video berdurasi 10 menit itu, Jokowi menilai banyak menteri yang belum memiliki sense of crisis dalam menangani krisis akibat pandemi Covid-19.
Jokowi mengancam membubarkan lembaga atau mereshuffle kabinetnya jika diperlukan dalam menangani wabah.
