JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Sejumlah kepala daerah terindikasi mengerek angka kemiskinan di daerahnya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun begitu Pilkada usai, angka kemiskinan diturunkan untuk diklaim sebagai keberhasilan.
Dugaan tersebut disampaikan oleh
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
“Waktu mau pilkada garis kemiskinan itu dinaik-naikkan sehingga bansosnya itu lebih banyak,” ucapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (1/7/2020).
Namun ketika telah terpilih, kata Suharso, kepala daerah itu berusaha menurunkan data garis kemiskinan.
“Mereka juga bilang garis kemiskinan sudah membaik sebagai prestasi kepala daerah,” bebernya.
Oleh karena itu, menurut Suharso, pemerintah pusat kesulitan menyalurkan bantuan sosial atau bansos yang tepat sasaran kepada masyarakat.
“Persentil yang kita akan intervensi itu berdasarkan APBN itu sangat dipengaruhi oleh data-data dari daerah. Jika sekali daerah tidak melakukan update maka tentu datanya pasti menimbulkan persoalan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menjelaskan baru 103 kabupaten atau kota yang aktif melakukan pembaharuan data ihwal penduduk miskin di daerah terkait dengan validasi data penyaluran bantuan sosial akibat pandemi Covid-19.
Artinya, masih ada 411 kabupaten atau kota yang belum melakukan pembaharuan data penduduk miskin di daerah masing-masing.
“Maka tidak salah atau aneh kalau kita mendengar dari media sosial, berita-berita dan informasi langsung ketika kunjungan kerja masih banyak data yang tumpang tindih dan penyaluran bansos tidak tepat sasaran,” kata Yandri.
Dia mencontohkan, terdapat 2.000 data orang yang menerima bantuan sosial tidak bisa dikonfirmasi alamat dan tempat tinggalnya di Kabupaten Cianjur.
Dengan demikian, perlu adanya satu data kemiskinan untuk memverifikasi dan validasi data kemiskinan secara nasional dan terkoordinasi dengan baik antara lembaga dan kementerian.
Yandri menyatakan, perlu ada SKB untuk memastikan tidak ada wali kota, bupati, gubernur hingga desa yang tidak fokus dengan data kemiskinan dan indikatornya harus sama termasuk BPJS Kesehatan.
“Data BPJS juga tidak sinkron berapa triliun uang rakyat yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
