PEKALONGAN, JOGLOSEMARNEWS.COM — Investasi ilegal atau ‘bodong’ telah terbukti merugikan masyarakat. Namun, kasus yang terkait investasi jenis ini masih terus bermunculan karena iming-iming keuntungan yang besar dalam waktu singkat.
Atas fenomena tersebut, Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE, meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah purna tugas diminta tidak terbuai dengan iming-iming investasi bodong.
“Kami berharap uang THT yang diterima bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jangan mudah tergiur dengan iming-iming investasi atau bisnis yang tidak jelas, yang menjanjikan keuntungan besar tanpa harus bekerja keras. Karena banyak sekali oknum di luar sana yang memanfaatkan para pensiunan untuk dijadikan korbannya,” tutur Saelany saat menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) Purna Tugas sekaligus Tunjangan Hari Tua (THT).
SK dan THT kepada para ASN yang memasuki purna tugas di Ruang Jetayu Setda Pemkot Pekalongan belum lama ini.
Penting untuk diketahui, sebanyak 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan yang akan memasuki purna tugas pada 1 September 2020 besok.
Para ASN yang purna tugas menerima Surat Keputusan (SK) Purna Tugas sekaligus Tunjangan Hari Tua (THT). SK dan THT diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz SE didampingi Kepala BKPPD Kota Pekalongan, Ir Budiyanto MPi MHum.
Saelany Machfudz SE juga menyampaikan selamat dan rasa terima kasih atas darma bakti para purna ASN karena telah mengabdi membantu kepentingan pembangunan Kota Pekalongan sesuai bidangnya, seperti pendidikan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya, mengabdi sebagai abdi masyarakat.
“Setiap ASN nantinya akan memasuki masa pensiun itu. Meski sudah purna tugas, mereka masih bisa untuk mengabdi di masyarakat melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat,” tandas Saelany.
Dengan diterimanya uang THT, Saelany mengingatkan agar para pensiunan janganh terbuai dengan investasi bodong. Para pegawai yang sudah memasuki usia pensiun harus cerdas dalam mengelola dana pensiunnya.
Pemberian THT ini adalah sebagai wujud penghargaan dan penghormatan bagi para PNS yang telah memasuki masa purna sebagai abdi negara.
“Mudah-mudahan dalam memasuki masa purna, mereka senantiasa diberikan kesehatan, bisa terus mengabdi di lingungan masing-masing, lebih fokus ke keluarga karena selama ini waktu mereka cukup tersita dan tertunda akibat kesibukan saat masih menjadi ASN aktif di kantor,” kata Saelany.
Kepala BKPPD Kota Pekalongan, Ir Budiyanto MPi MHum menyebutkan sebelum memasuki purna tugas, para ASN tersebut telah diberikan diklat purna dengan pemberian pelatihan dan intensif serta informasi kemudahan mengurus pencairan dana pensiun dengan bekerjasama PT Taspen. Lebih lanjut, Budiyanto menyebutkan jumlah pensiun ASN Pemkot Pekalongan dalam setahun rata-rata mencapai 125-150 orang.
Dengan adanya kejelasan tindaklanjut pelaksanaan tes SKB CPNS Formasi 2019 yang akan digelar pada bulan September ini nantinya dapat mengisi dan melengkapi kebutuhan ASN di Pemerintah Kota Pekalongan.
Adapun 15 ASN Pemkot Pekalongan yang purna tugas per 1 September 2020 yakni Khodijad dari SD Kradenan IV, Setyaningrum dari SD Landungsari V, Tuti Indriani dari Dinas Pendidikan, Khusnulwati dari TK Masyitoh 05 Banyurip Alit, Supartinah dari SD Kandang Panjang I, Rokhani TK Al Amanah, Theresia Maryatun dari SD Gamer 1, Siti Rozanah dari SD Buaran, Murningsih dari SD Poncol III, Wakhidin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA), Parikesit dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Sri Rejeki dari Kelurahan Pringrejo, Atik Indrastuti Setyowati dari Dinas Pendidikan, Agustin Dyah Hastuti dari Dinas Kesehatan, dan Muchtar dari Dinas Pariwisata, Kebudayaaan, Kepemudaan, dan Olah Raga (dinparbudpora).
Dalam kesempatan ini, Saelany juga menyerahkan bantuan kursi roda dari Taspen Peduli kepada dua purna ASN di Pemkot Pekalongan yang telah purna beberapa waktu lalu. Satria Utama