JAKARTA,JOGLOSEMARNEWS.COM – Produksi vaksin Covid-19 diharapkan bisa dilakukan lebih cepat, yaitu pada akhir 2020. Dengan demikian vaksinasi massal diharapkan dapat dilakukan pada Desember tahun ini.
“Hari ini kami konsultasi meminta masukan dari IDI dan PPNI untuk imunisasi vaksin. Insya Allah awal tahun depan. Kalau bisa lebih cepat Desember alhamdulillah, tapi perkiraannya awal tahun depan,” ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir dalam konferensi video, Kamis ( 3/9/ 2020).
Erick mengatakan untuk tahap awal, vaksin virus Corona tersebut akan diprioritaskan untuk 1,5 juta tenaga medis, antara lain dokter, perawat, dan bidan, termasuk dokter dan perawat di TNI maupun Polri.
Tenaga medis akan didahulukan lantaran mereka adalah garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
“Mereka akan menjadi kekuatan kita untuk nanti melakukan imunisasi masal atau vaksinasi massal awal tahun, yang kami usahakan lebih cepat lagi kalau bisa,” ujar Erick.
Saat ini, vaksin penyakit tersebut masih dalam tahap uji coba. Salah satunya, uji coba tahap III yang dilakukan oleh Bio Farma dan Sinovac.
Begitu nantinya bahan baku vaksin sudah diproduksi, Erick memastikan akan menempatkan tenaga medis dalam skala prioritas.
“Berdasarkan data rill siapa yang bisa dikedepankan untuk divaksin dulu. Seperti tadi dokter dan perawat yang sekarang ini jadi garda terdepan apalagi nanti yang pada mau lakukan vaksinasinya.”
Namun kemudian, tenaga medis yang akan mendapatkan vaksinasi pun akan dikonsolidasikan data dan kriterianya.
Sebab, kata Erick, di posisi dokter pun ada spesialisasi dan klasifikasi macam-macam. Sehingga, ia akan meminta masukan asosiasi dalam menentukan data tersebut.
Berikutnya, Erick mengatakan vaksinasi untuk masyarakat akan terbagi dua jenis, yaitu yang disubsidi pemerintah dan biaya mandiri.
Vaksin bersubsidi diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya masyarakat yang terdata sebagai Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
“Apakah nanti datanya juga dilebarkan dengan BPJS kesehatan yang jumlah PBI ada 93 juta, ini yang kami jadi priortitas untuk masuk ke dalam vaksin gratis pemerintah,” kata Erick.
Adapun vaksin berbayar atau mandiri, ujarnya, diperuntukkan bagi masyarakat yang mempu membayar vaksinasinya sendiri.
Sehingga, bisa lebih meringankan beban APBN. Salah satu pihak yang menyatakan siap membayar vaksin mandiri adalah pengusaha yang tergabung di Kadin.
“Tapi bukan nanti yang bayar diduluin dari yang gratis, bukan. Ini jangan diputarbalikkan. bahwa nanti ada sinkronisasi jadwal, data, jadi bukan juga diputarbalikkan seakan akan pemerintah cari uang,” kata Erick.
