SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bantuan program indonesia pintar (PIP) dari pemerintah pusat menjadi sorotan di wilayah Sragen. Pasalnya, siswa penerima sebagian ditemukan justru berlatarbelakang anak orang kaya dan aparat.
Ironisnya, sejumlah siswa yang notabene tidak mampu, yatim piatu hingga pemegang kartu Indonesia pintar (KIP) justru luput dari bantuan tersebut.
Fakta itu terungkap ketika sejumlah tokoh dan wali murid SMA asal Sragen mencermati data penerima bantuan PIP yang barusaja cair beberapa hari lalu.
Berdasarkan data penerima yang beredar dalam bentuk file excel itu, ada beberapa siswa salah satunya di SMAN 3 Sragen yang dinilai mampu secara ekonomi, masuk data penerima.
“Dari aduan wali murid yang kami terima ada siswa kelas XI berinisial LM yang notabene orangtuanya aparat, masuk data penerima bantuan. Lalu ada inisial.RC di SMAN 3 yang anak orang kaya, juga masuk daftar penerima,” papar Heri Sanyoto, salah satu tokoh kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Senin (26/10/2020).
Ironisnya, ada beberapa anak yatim dan keluarga tidak mampu yang justru tidak dapat bantuan PIP. Dari SMAN 3 Sragen, ia mencatat ada 4 siswa yatim dan tidak mampu yang luput dari bantuan.
Mereka masing-masing Anggita Medya Yuniar (anak yatim), Iput Risgiyanti (pemilik KIP), Indah Milasari (pemilik KIP) dan Maya Krisnaning Trawoco (anak piatu).
Kemudian ada siswa SDN 15 Sragen depan Rumdin Bupati, Ardo yang juga yatim namun tidak masuk daftar penerima.
Ketua DPD Nasdem Sragen itu pun mempertanyakan mekanisme pendataan dan pengusulan penerima PIP. Pasalnya jika dilakukan secara obyektif, anak-anak pemegang KIP dan anak yatim maupun piatu itulah yang harusnya mendapat prioritas utama untuk menerima PIP.
“Hasil penelusuran kami, sebagian data diusulkan dari aspirasi DPR RI. Nah kami curiganya, pengusulan aspirasi ini yang nggak beres. Mengapa yang anak aparat dan sudah kaya malah dapat, yang nyata-nyata kurang mampu malah luput. Bahkan siswa Anggita itu juga masuk siswa berprestasi di sekolahnya. Ini ada apa?,” urainya.
Heri yang juga mantan legislator Provinsi Jateng itu menyesalkan hal itu. Ia menyampaikan kalaupun usulan data itu hasil aspirasi rakyat untuk diperjuangkan di lembaga DPR, mestinya juga mempertimbangkan obyektivitas dan tidak ada kedekatan semata. Kemudian tidak boleh ada intervensi apapun di tataran legislatif.
Sebab jika hanya asal usul, maka apabila tidak tepat sasaran, hal itu justru akan melukai masyarakat dan memicu kecemburuan sosial bagi yang sebenarnya layak dapat tapi malah dikesampingkan.
“Pertanyaannya list itu muncul dengan mekanisme apa? Kemudian syarat anak didik yang memperoleh seperti apa. Kalaupun pendekatannya politik mestinya jangan mengabaikan fakta di lapangan. Kecuali kalau dana PIP ini sumber dananya dari partai, silakan mau diberikan sesukanya monggo. Tapi setahu kami PIP itu kan dana dari pemerintah lewat APBN pusat, ya harusnya yang benar-benar sesuai persyaratan programnya. Ini kalau nggak ada evaluasi dan perbaikan data, bisa geger,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala SMAN 3 Sragen, Sukarno menyampaikan untuk siswa penerima PIP jalurnya memang ada dua.
Yang pertama diproses melalui dapodik sekolah yang datanya sudah diverifikasi sejak awal masuk sekolah dan yang kedua melalui pengajuan aspirasi dari DPR.
Untuk penerima dari data dapodik, pendataannya sudah sejak awal PPDB siswa masuk ke sekolah. Di SMAN 3, semua siswa tidak mampu pemegang KIP, PKH, KPS dan program jaminan perlindungan sosial pemerintah lainnya, sudah didata oleh wali kelas masing-masing dan dimasukkan data pokok kependidikan (dapodik).
“Sejak awal kita umumkan ke wali kelas, yang punya kartu-kartu itu didata dan kita usulkan, lolos tidaknya di dapodik sudah ada ketentuan-ketentuannya. Kalau memenuhi syarat akan muncul SK dapodik. Semua data itu juga kita verifikasi betul, kita survei kondisinya layak apa tidak. Nah ada juga penerima PIP yang pengajuan DPR. Ini yang kami tidak tahu mekanisme pendataan dan pengusulannya. Kemarin kami hanya dapat kiriman kalau ada 64 anak di SMA kami yang dapat PIP,” terangnya.
Menurutnya, pengusulan data calon penerima PIP dari jalur aspirasi itu juga tidak pernah berkoordinasi dengan sekolah. Bahkan meski sudah ada simbolis pencairan, sampai saat ini, para siswa penerima PIP dari aspirasi, juga belum bisa mencairkan bantuannya.
“Kemarin kami hanya dikirimi surat, ada 64 anak yang dapat PIP. Setelah dikroscek oleh guru kami ke BNI, dicek nama-nama anak belum muncul sehingga sampai sekarang juga belum bisa mencairkan. SK-nya nomor berapa dan tahapan ke berapa juga belum dapat informasi lagi,” imbuhnya.
Sukarno justru berterimakasih atas masukan tersebut. Pihaknya akan segera melakukan kroscek baik terhadap data yang diduga salah sasaran maupun siswa tidak mampu yang dilaporkan tidak dapat bantuan.
“Karena saya menjabat juga relatif baru, sehingga masukan ini akan kami kroscek dulu dan kami lacak untuk dikaji lagi. Kalau betul-betul tidak mampu, nanti tetap akan kami fasilitasi dengan program-program atau dana sosial yang ada di sekolah. Prinsipnya, anak tidak boleh terkendala persoalan pembelajaran,” tandasnya. Wardoyo
