SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Para pimpinan DPRD Sragen mengakui gereget Pilkada Sragen masih belum maksimal. KPU pun diminta meningkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait gelaran pesta demokrasi yang akan dihelat 9 Desember 2020 mendatang itu.
Ketua DPRD Sragen, Suparno menyebut dari pantauannya, upaya sosialisasi dari KPU sebagai institusi penyelenggara Pemilu, masih jauh dari kata maksimal.
Hal itu terlihat saat dirinya sambang ke masyarakat di bawah dan mendapati masih banyak yang belum paham soal agenda Pilkada Sragen.
“Bahkan ketika saya jalan-jalan ke masyarakat, ada yang tidak tahu sama sekali kalau Sragen mau ada Pilkada. Kemudian ada yang mengira kalau lawan kotak kosong itu tidak ada lawan dan sudah selesai,” paparnya kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).
Menurutnya fakta itu menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat soal Pilkada maupun Pilkada dengan calon tunggal, masih minim.
Ia pun meminta KPU lebih giat lagi dalam menyosialisasikan ke masyarakat. Selain terjun ke masyarakat, sosialisasi lewat media dan berbagai lini harus digencarkan.
“Apalagi di masa pandemi, pertemuan juga dibatasi hanya maksimal 50 sampai 60 orang. Kalau hanya mengandalkan tatap muka, nggak mungkin bisa maksimal. Meskipun dari partai nanti juga akan sosialisasi, tapi tugas utama itu ada di penyelenggara Pemilu yakni KPU. Karena salah satu tolok ukur keberhasilan Pemilu itu adalah tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya,” tandasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD Sragen dari FPKB, Muslim juga merasakan hal yang sama. Ia memandang kurang geregetnya Pilkada di masyarakat dipengaruhi banyak faktor.
Selain kondisi pandemi yang membuat semua kegiatan dalam keterbatasan, kondisi lawan kotak kosong juga ditengarai membuat gaung Pilkada sedikit kurang lantaran tak ada kompetitor.
“Pengamatan saya ke lapangan, memang masih adem ayem. Mungkin karena pandemi ini jadi mau kumpul tidak boleh. Apalagi kondisi Sragen kan lawan kotak kosong jadi masyarakat banyak yang merasa sudah selesai karena nggak ada lawan,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini mestinya menjadi ranah KPU untuk lebih menggenjot sosialisasi. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan KPU mengingat sosialisasi menjadi tugas dan kewajiban KPU.
Legislator asal Kecamatan Gesi itu juga mengakui jika di lapangan sudah ada berembus golput dan kotak kosong. Namun ia melihat bahwa hal itu adalah pilihan dan dipengaruhi banyak faktor juga.
“Dan itu tugas KPU untuk menyosialisasikan ke masyarakat agar datang ke TPS dan menentukan pilihannya,” tandasnya. Wardoyo
