MAGELANG, JOGLOSEMARNEWS.COM — Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang yang telah menyiapkan tempat pengungsian warga kawasan Gunung Merapi dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Saat mengunjungi lokasi pengungsian di Magelang, pada Jumat (6/11/2020), kemarin, Gubernur Ganjar merasa senang karena tempat pengungsian yang dibuat di gedung pertemuan Desa Deyangan dan Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang itu telah dibuat dengan standar protokol kesehatan ketat.
“Ini bagus ya, jadi antar keluarga bisa dibatasi. Dengan cara itu, meskipun Merapi aktif dan mereka mengungsi, tapi di posisi pengungsian mereka aman karena protokol kesehatan terjaga. Tadi ketika mereka masuk, semuanya juga dites cepat,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar di tempat pengungsian itu, ruangan luas disekat-sekat menggunakan triplek setinggi sekitar 1,5 meter dan lebar 2 meter persegi. Masing-masing ruang sekat, digunakan oleh pengungsi yang terdiri dari satu keluarga.
“Penerapan protokol kesehatan di tempat pengungsian sangat penting. Apalagi, banyak pengungsi yang masuk dalam kelompok rentan, karena sudah lanjut usia dan banyak anak-anak,” terang Ganjar.
Sementara pada Sabtu (7/11/2020), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, meminta pemerintah daerah setempat mengantisipasi penyebaran virus corona atau covid-19 di tengah evakuasi warga akibat erupsi Gunung Merapi.
Dalam keterangan tertulis yang diterima, Doni menegaskan tak ingin, tempat evakuasi menjadi tempat penyebaran Covid.
“Bila tempat pengungsian belum layak agar koordinasikan dengan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB dan BPBD sehingga bisa tetap terjaga protokol Kesehatan,” tegas Doni.
Ia menambahkan apabila tempat pengungsian berisiko, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni memisahkan kelompok rentan, seperti lanjut usia, warga dengan komorbid, anak-anak, balita dengan orang dewasa dengan pengungsi lainnya.
Di sisi lain, Doni memastikan jika BNPB terus memantau dan berkoordinasi dengan BPBD yang wilayahnya berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi. Saat ini, baru Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang telah menetapkan status tanggap darurat yang berlaku sampai dengan 30 November 2020.
Sedangkan, tiga wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah sedang mempersiapkan surat keputusan penetapan status, seperti Kabupaten Boyolali, Magelang dan Klaten. Meskipun secara administrasi status keadaan darurat sedang dalam proses, pemerintah daerah telah melakukan kewaspadaan dalam mengantisipasi erupsi.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) sebelumnya menginformasikan bahwa status aktivitas Gunung Merapi menjadi level III atau Siaga. Kenaikan status tersebut tertanggal mulai Kamis (5/11/2020), pukul 12.00 WIB.
Kenaikan status mendorong BPTTKG mengeluarkan beberapa rekomendasi. BPPTKG juga melakukan pemetaan sektoral terkait prakiraan daerah bahaya meliputi 12 desa yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Jawa Tengah.
Wilayah administrasi desa yang masuk di dalam prakiraan daerah bahaya di DIY yaitu Glagaharjo, Kepuharjo, dan Umbulharjo yang berada di Kecamatan Cangkringan, Sleman.
Sedangkan di Jawa Tengah, tiga kabupaten teridentifikasi memiliki wilayah-wilayah desa yang masuk dalam prakiraan daerah bahaya yakni Magelang, Boyolali, dan Klaten.
Berikut ini wilayah di tingkat desa dan kecamatan yang masuk dalam tiga kabupaten tersebut, Ngargomulyo, Krinjing dan Paten di Dukun, Magelang, Tlogolele, Klakah dan Jrakah di Selo, Boyolali dan Tegal Mulyo, Sidorejo dan Balerante di Kemalang, Klaten. Satria Utama
