JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam menunjuk sejumlah relawan Presiden Joko Widodo sebagai pejabat di perusahaan-perusahaan BUMN menjadi sorotan dan menuai kritik dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari Ombudsman RI yang melihat ada niatan politik balas budi dalam sejumlah penunjukkan pejabat BUMN tersebut.
Terkait hal tersebut, Erick Thohir menjelaskan tentang adanya unsur masyarakat, baik dari partai politik maupun relawan, yang dipercaya menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Erick menilai penunjukkan tersebut tetap memperhatikan komposisi dan kompetensi.
“Komposisinya insya Allah pasti kita jaga termasuk, komposisi profesional, seperti Pak Chatib Basri (Komisaris Utama Bank Mandiri), Pak Agus Martowardjojo (Komisaris Utama BNI) itu musti pas. Ibarat masak lah, kan musti pas,” kata Erick menjawab pertanyaan dari Karni Ilyas dalam video yang diunggah ke kanal YouTube Karni Ilyas Club, Minggu (1/11/2020).
Sekadar informasi, Chatib Basri sebelumnya adalah anggota Dewan Penasihat Bank Dunia untuk gender dan pembangunan. pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, Agus Martowardojo pernah menjadi gubernur Bank Indonesia.
“Dipastikan juga kompetensi atau background-nya yang harus kita jaga. Jangan sampai niatnya mau ada good corporate governance, tapi intervensi yang luar biasa itu malah merusak roadmap yang diinginkan,” lanjut Erick.
Rangkap Jabatan
Selain penunjukkan pejabat dari unsur masyarakat yang menurut Erick Thohir kini kerap disebut sebagai relawan, kritikan juga ditujukan pada banyaknya pejabat di BUMN yang merangkap jabatan di pemerintahan.
Menurut Erick Thohir, BUMN sebagai perusahaan yang dibentuk oleh negara menjadi kewenangan negara untuk menempatkan perwakilannya di perusahaan tersebut. Apabila BUMN diharapkan agar independen, maka Erick menyebut perubahan harus dilakukan mulai dari undang-undang.
“Kalau mau mengubah total ya undang-undang harus diubah, kalau mau independensi total. Tapi BUMN itu memang dibentuk negara. Jadi kalau diributkan ada dobel jabatan yang merupakan perwakilan pemerintah, itu saya rasa haknya pemerintah untuk menaruh itu,” kata Erick Thohir.
Hingga saat ini, telah ada setidaknya lima relawan Presiden Jokowi yang ditunjuk menjadi pejabat di BUMN. Pertama adalah Eko Sulisyto, yang menjadi komisaris PT PLN. Kedua, Andi Gani Nena Wea yang ditunjuk menjadi Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero).
Ketiga adalah Ulin Ni’am Yusron, yang dipercaya Erick Thohir menjadi komisaris independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Selanjutnya ada Lukman Edy, mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal periode 2006-2009, yang kini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Hutama Karya.
Kemudian terakhir adalah Dyah Kartika Rini atau yang akrab disapa Dee Kartika, yang kini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja.
