JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Insiden bentrokan bersenjata antara laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan tim penyidik Polda Metro Jaya di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Senin (7/12/2020) dini hari telah menyita perhatian publik, tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua MUI, Miftachul Akhyar menyampaikan sejumlah taklimat atau arahan terkait insiden yang menewakan hingga enam orang anggota laskar FPI akibat terkena tembakan yang dilepaskan aparat polisi tersebut.
Dalam salah satu poin taklimatnya, Miftachul meminta aparat penegak hukum membuka secara transparan dan sebenar-benarnya informasi terkait peristiwa antara laskar FPI dengan tim penyidik kepolisian.
“Mendorong semua pihak agar mengedepankan proses hukum secara konsisten dan konsekuen,” kata Miftachul dalam keterangannya, Rabu (9/12/2020).
Miftachul Akhyar juga mendorong semua pihak agar dalam menyelesaikan suatu masalah dilakukan dengan mencari akar masalahnya, serta mengedepankan musyawarah, silaturahim, dan saling komunikasi yang baik. “Sehingga peristiwa semacam itu tidak terjadi lagi di Indonesia,” ujarnya.
Terkait peristiwa tersebut, Miftachul meminta masyarakat tetap tenang dan terus melakukan tabayun terhadap semua informasi, serta tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. Ia juga meminta semua pihak menghindarkan diri dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan saling curiga dalam menyelesaikan masalah.
Terakhir, Miftachul menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. “Semoga Allah SWT menerima amal ibadahnya dan keluarga korban diberikan kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah tersebut,” kata dia.
Tim Independen
Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga telah menaruh perhatian terhadap kasus ini dan mendesak kepada pemerintah agar segera membentuk tim independen yang ditugaskan untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut.
Pembentukan tim independen dinilai penting untuk mengurasi kejadian sebenarnya dari peristiwa itu, setelah adanya perbedaan keterangan dari pihak FPI dengan polisi.
“Presiden selaku panglima tertinggi TNI dan Polri kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik, tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak,” kata Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas melalui kanal YouTube Muhammadiyah, Selasa (8/12/2020).
Tak hanya Muhammadiyah, desakan agar pemerintah segera membentuk tim independen guna mengusut kasus ini juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah lembaga nasional, di antaranya LBH Jakarta, KontraS, Amnesty International Indonesia, LBH Masyarakat, PBHI, hingga LBH Pers.
