KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar tetap menunggu keputusan bupati terkait dengan wacana belajar dengan tatap muka awal 2021 yang digulirkan Menteri Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu.
Sekretaris Disdikbud Karanganyar, Nurini mengatakan Disdikbud telah melakukan rapat koordinasi internal perihal rencana pembelajaran tatap muka tersebut.
Hasil rapat internal itu akan disampaikan kepada organisasi perangkat dinas (OPD) yang lain. Seperti Kominfo, Inspektorat Satpol PP, BPBD serta Dinas Kesehatan untuk dilakukan kajian secara mendalam.
“Kita baru melakukan koordinasi internal. Hasilnya akan kita tindaklanjuti dengan melakukan kajian bersama instansi lainnya. Sebagai penentu hasil kajian ini adalah Dinas Kesehatan,” paparnya Jumat (11/12/2020).
Ia mengungkapkan, rencana pelaksanaan belajar dengan tatap muka ini juga sangat tergantung bagaimana keputusan bupati.
Nantinya, bupati akanmenetapkan zona di masing-masing kecamatan. Jika desa atau melurahan masuk zona kuning atau hijau, maka boleh dilakukan pembelajaran dengan tatap muka.
“Tapi jika masuk zona merah, maka tatap muka ditiadakan,” ujarnya.
Ditambahkannya, tentang rencana rapid test kepada para guru sebelum dilakukan pembelajaran tatap muka, pihaknya akan melakukan kajian lanjutan. Apakah rapid test diperlukan atau tidak.
“Jika dari pusat diwajibkan, bagaimana kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jika diadakan, maka hal ini akan berdampak kepada anggaran,” tandasnya.
Terpisah, anggota DPRD Karanganyar, Endang Muryani menegaskan agar Pemkab dalam hal ini Disdikbud benar-benar mempersiapkan lebih matang terkait rencana pembelajaran dengan tatap muka ini.
Yang harus diperhatikan, menurutnya adalah kesiapan sekolah dalam penyiapan sarana dan prasaran protokol kesehatan.
“Jangan sampai pembelajaran tatap muka justru menimbulkan klaster baru. Untuk itu diperlukan kesiapan yang cukup matang,” ujarnya. Wardoyo
