SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tragedi perlintasan Siboto di Desa Kalimacan, Kalijambe, Sragen turut mendorong Sekda Sragen, Tatag Prabawanto untuk meninjau lokasi.
Sekda mendadak menyempatkan diri turun langsung mengecek perlintasan kereta sebidang yang sempat menyita perhatian usai insiden kecelakaan maut yang menewaskan 2 polisi dan 1 TNI pada beberapa hari lalu.
Sekda menyambangi lokasi Perlintasan Siboto Kamis (17/12/2020) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Ia juga mengecek kondisi perlintasan Siboto yang kini ditutup portal permanen oleh PT KAI hingga memicu aksi demo warga dua hari lalu.
“Harapan kami, portal bisa dibuka kembali. Bagaimanapun ada kepentingan warga yang juga perlu dipertimbangkan. Tapi menunggu dulu, karena Bu Bupati akan mengajukan ijin ke Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (18/12/2020).
Selain kepentingan akses ribuan jiwa di Siboto dan sekitarnya, pembukaan portal dikarenakan ada komitmen dari warga untuk melakukan pengamanan dan penjagaan di perlintasan selama 24 jam.
Sekda menyebut komitmen penjagaan 24 jam itu nanti akan ditanggung oleh desa dan Pemkab. Pihaknya memahami keinginan besar warga sekitar yang mendesak agar portal sesegera dibongkar.
Namun hal itu tak serta merta bisa dilakukan sebelum ada izin dari otoritas terkait yakni Kemenhub cq Ditjen Perkeretaapian.
“Kami juga minta PT KAI bisa membongkar semua bangunan dan kios di sepanjang jalan dekat perlintasan dari Sumberlawang sampai Kalijambe. Karena itu menutupi pandangan dan meredam suara kereta api sehingga kadang memicu kecelakaan. Kami pinginnya itu bisa dibongkar, teknisnya bagaimana itu kewenangan PT KAI,” terangnya.
Tatag tak memungkiri selama ini sudah banyak kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang.
Dari laporan, selama ini sudah ada 9 korban jiwa dari kecelakaan di semua titik perlintasan tanpa palang dari Kalijambe sampai Sumberlawang.
Perihal surat ke Kemenhub, ia menyebut paling lambat awal pekan depan akan dikirim ke Jakarta. Atas upaya itu, ia sangat berharap warga bisa bersabar menunggu dan tidak perlu terburu-buru melakukan aksi yang kontraproduktif.
“Pemkab tetap berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat,” tandasnya. Wardoyo
