JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Banjir di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan bukanlah sebuah kebetulan. Namun merupakan dampak dari proses pelanggaran dan perubahan tata bangunan yang sudah berlangsung cukup lama.
Penilaian itu dilontarkan oleh pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga. Dia mengatakan, banjir di Kemang semakin parah karena masifnya terjadi pelanggaran dan perubahan tata bangunan dari ruang hijau menjadi beton.
“Dalam kasus Kemang saya lihat pengendalian tata ruangnya sangat lemah,” kata Nirwono melalui pesan teksnya, Selasa (23/2/2021).
Salah satu pembangunan yang banyak mengubah ruang hijau menjadi hunian atau properti dilakukan oleh Group Lippo.
Menurut dia, pembangunan properti di Kemang mesti ditinjau ulang, untuk mencegah banjir yang lebih besar.
Nirwono menyarankan, Gubernur DKI Anies Baswedan berani meninjau atau membatalkan semua izin mendirikan bangunan atau IMB bangunan baru dan mengevaluasi tata ruang di kawasan itu.
“Termasuk memperlebar Kali Krukut dan saluran air serta membangun waduk baru di Kemang. Pembangunan Lippo juga termasuk di antaranya, tapi yang lain juga perlu ditinjau ulang,” katanya.
Nirwono menambahkan bahwa kawasan Kemang sudah berkembang sangat pesat sejak tahun 1985. Sejak saat itu, banyak ekspatriat yang memilih tinggal di sana dan mendorong fasilitas pendukungnya.
“Kawasan hunian yang relatif hijau berubah dipenuhi bangunan,” ujarnya.
Selain itu, banjir di Kemang semakin diperparah saat ini karena tidak ada pelebaran Kali Krukut di kawasan itu.
Padahal saat gubernur sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dan pengukuran lebar Kali Krukut hingga pembuatan waduk buatan dan perbaikan atau revitalisasi saluran air.
“Tapi mandek sejak 2017,” ujarnya.
