JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Langkah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk buka-bukaan sejak awal terkait dugaan upaya pendongkelan kepemimpinan di partainya, dinilai sudah tepat.
Penilaian itu dilontarkan oleh pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin.
“Jika kasusnya tak mencuat seperti saat ini, mungkin bulan ini partai tersebut sudah diambil alih. Tapi karena kasusnya sudah mencuat ke publik, ini yang harus kita nanti perkembangannya,” ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Senin (1/2/2021) malam.
Hal yang sama, kata Ujang, pernah terjadi pada Partai Berkarya yang diambil alih oleh kelompok Muchdi Pr. Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi.
Namun, ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru kaget dan bereaksi.
“Jadi, kalau menurut saya, ini bukan sekadar kepanikan AHY, tapi memang ada indikasi dugaan skenario besar yang akan mendongkel kekuasaannya. Bahkan, Partai sudah menunjuk siapa saja yang berupaya kudeta tersebut,” tuturnya.
Sebelumnya, AHY menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai melalui kongres luar biasa. AHY menyebut ada orang di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terlibat.
Menurut AHY para pimpinan dan kader yang melaporkan gerakan itu merasa tidak nyaman. Bahkan, kata dia, ada yang menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum.
AHY awalnya tak menyebut nama, belakangan, politikus Demokrat Rachland Nashidik kemudian menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut terlibat.
Menanggapi tuduhan tersebut, Moeldoko melakukan konferensi pers. Tak ada bantahan tegas dari Moeldoko. Namun ia menekankan bahwa isu kudeta di Demokrat itu tidak ada kaitannya dengan istana dan Presiden Jokowi. Hal ini, kata dia, merupakan urusan personal.
