YANGON, JOGLOSEMARNEWS.COM – Situasi politik di negara Myanmar kembali memanas menyusul terjadinya ketegangan antara pihak militer dengan pemerintahan sipil di negara tersebut.
Krisis politik memuncak setelah Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint dilaporkan ditahan oleh militer pada Senin (1/2/2021).
Dilaporkan AP News, militer Myanmar telah merebut kekuasaan pemerintahan atau kudeta pada Senin dinihari waktu setempat. Aung San Suu Kyi berstatus tahanan rumah. Jaringan internet dan telepon di ibu kota Naypyitaw sudah putus.
Juru bicara Myo Nyunt mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya telah “dibawa” pagi-pagi sekali dalam kudeta militer.
“Saya ingin memberi tahu orang-orang kami untuk tidak menanggapi dengan gegabah dan saya ingin mereka bertindak sesuai dengan hukum,” katanya, seraya menambahkan bahwa dirinya merasa juga akan ditahan.
“Kami harus berasumsi bahwa militer sedang melakukan kudeta,” lanjutnya.
Terkait situasi di Myanmar saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon mengimbau kepada warga negara Indonesia (WNI) yang kini berada di negara itu untuk tetap tenang.
“KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi hotline KBRI jika menghadapi masalah,” demikian keterangan KBRI Yangon seperti dikutip Liputan6.com, Senin (1/2/2021).
KBRI Yangon juga melaporkan bahwa sekitar 500 WNI yang berada di Myanmar saat ini dalam kondisi baik dan aman. Diketahui, mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan ABK.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementeria Luar Negeri turut menyampaikan keprihatinan atas kudeta militer yang tengah berlangsung di Myanmar.
Situasi politik di Myanmar kembali memanas bermula dari kemenangan mutlak Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada pemilu 13 November 2020 lalu.
Namun pihak militer keberatan dengan hasil pemilu tersebut dan menuduh telah terjadi kecurangan, sementara Komisi Pemilu Myanmar menyatakan pemilihan telah berlangsung secara adil dan transparan.
Juru bicara militer menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan terjadi kudeta militer, sementara seorang panglima militer memunculkan gagasan untuk mencabut konstitusi negara. Liputan 6
