YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Ketua DPRD DIY meminta masyarakat untuk tidak lagi takut untuk melaporkan kasus penyelewengan dana Bansos ke DPRD DIY.
Hal itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menanggapi kasus serupa yang terjadi pada periode sebelumnya.
Usai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima di DIY diperbarui, kini kalangan DPRD DIY turut mengawasi penyaluran beberapa bantuan sosial (Bansos), salah satunya PKH.
Huda mengatakan, anggota parlemen memiliki beberapa catatan terutama data penerima program Bansos di DIY.
“Saya kira harus ada update data penerima dari masing-masing kelurahan. Jangan sampai ada penerima yang dobel seperti tahun sebelumnya,” katanya, kepada Tribun Jogja, Minggu (31/1/2021).
Pasalnya, di tahun lalu kekacauan data ditemukan kalangan dewan ketika penyaluran bansos dilakukan oleh Dinsos DIY.
Oleh karena itu, Huda menerangkan pihaknya akan tetap melakukan pengawasan meskipun program bansos banyak yang dianggarkan dari pemerintah pusat.
“Ini harusnya menjadi momentum karena kemarin data-data kan sudah dirapikan, kami akan cek lagi nanti. Kami akan ikut mengawasi meski ini program pusat, karena ini kaitannya dengan problem kemiskinan,” terang Huda.
Sementara pengawasan terhadap pendamping PKH, Huda menekankan agar Dinsos DIY lebih aktif dalam memonitoring para pendamping PKH.
Ia juga mengingatkan agar pendamping PKH menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau ada penyelewengan silahkan masyarakat lapor ke kami. Jangan takut lapor. Semua tahu PKH ini untuk keluarga kurang mampu, sekarang juga sedang dalam masa sulit kalau ke depan ada penyelewengan itu sangat keterlaluan,” tegas Huda.
Ia juga mendesak Dinsos DIY untuk segera melakukan tindakan apabila ada ketidaksesuaian data di lapangan.
