YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Usai Idul Fitri, tepatnya di bulan Juni tahun 2021, pemerintah Kota Yogyakarta optimis sudah diap menjalankan pembelajaran tatap muka.
Demikian ditegaskan oleh Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Menurut dia, sekolah yang dipersiapkan untuk menjalankan pembelajaran tatap muka itu adalah Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Menanggapi hal itu, beberapa kepala sekolah di Kota Yogya mengaku siap. Akan tetapi hal itu harus ada kesepakatan bersama dengan wali murid.
Kepala SMP Negeri 1 Kota Yogyakarta Niken Sasanti menjelaskan, persiapan pembelajaran tatap muka tingkat SMP sudah dilakukan oleh jajarannya sejak lama.
Salah satu yang terpenting terkait penambahan sarana dan prasarana (Sarpras) lingkungan sekolah.
“Itu sudah lama kami siapkan, SOP nya kan harus ada wastafel, hand sanitizer, lalu ada jalur keluar masuknya dan beberapa rambu sudah kami siapkan,” katanya kepada Tribun Jogja, Minggu (21/3/2021).
Selain itu, lanjut Niken dirinya juga telah menyiapkan ruang kelas yang nantinya akan digunakan para siswa bilamana pembelajaran tatap muka benar-benar dilaksanakan.
“Sejauh ini masih sebatas itu saja sih. Namun kalaupun arahan tatap muka sudah ada, tetapi orang tua tidak mengizinkan kan tidak bisa,” ujar Niken.
Ia menjelaskan, selama satu tahun proses pembelajaran siswa melalui dalam jaringan (Daring) banyak kendala yang ditemui.
Ditanya adakah siswa yang sampai terkena drop out selama satu tahun lantaran terkendala jaringan saat pembelajaran jarak jauh, niken memastikan hal tersebut tidak terjadi.
“Karena bantuan dari pemerintah kan ada. Jika ada kendala sarpras ya kami dari pihak sekolah mengupayakan, keterbatasan kuota ya dari kementerian, dan pemda juga ada,” jelasnya.
Masih kata Niken, persoalan pembelajaran via daring lainnya justru terfokus pada pendampingan orang tua murid.
Ia menganggap hampir semua persoalan pembelajaran daring saat ini terkendala pada proses pendampingan orang tua murid.
“Karena tingkat SD dan SMP itu kan masih harus dipandu orang tua. Mungkin kalau di kelas guru yang bertanggung jawab dampingi, kalau lewat daring kan waktu orang tua lebih banyak. Sementara orang tua ada kegiatan lain, jadi itu masalahnya,” tegasnya.
Meski lampu hijau pembelajaran tatap muka dari Wali Kota Yogyakarta sudah menyala, akan tetapi kekhawatiran para guru terhadap muridnya saat pembelajaran tatap muka tak bisa lagi dipungkiri.
Niken menilai, anak-anak usia belasan tahun lebih sulit lebih sulit diatur daripada anak usia remaja hingga dewasa.
“Ada kekhawatiran juga. Karena anak-anak ini kam cenderung kalau sudah ketemu teman-temanya mereka kemudian mengabaikan prokes,” ucap Niken.
Akan tetapi, lanjut Niken, mau tidak mau pembelajaran tatap muka perlu dicoba agar nasib para siswa ke depan bisa lebih baik.
Ditanya sudah kah membuat kajian antara pemangku kebijakan dengan para komite sekolah, Niken mengakui hal itu belum dilakukan.
“Tapi mau tidak mau harus dicoba, kita tidak bisa menunggu sampai kapan? Apakah mau sampai seperti ini terus? Dan saya harapkan anak-anak patuh prokes,” terang Niken.
Memutuskan pembelajaran tatap muka lebih awal tanpa adannya kajian serius tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah pandemi Covid-19.
Namun, lanjut Niken, beberapa cara untuk meminimalisir hal itu salah satu caranya yakni menambah tugas seorang guru terhadap para murid.
Selain mendirikan satgas di sekolah, pihaknya akan bekerja sama antara pegawai, para guru dan wali murid sama-sama memantau anak didik.
“Jadi kalau sudah jam sekolah selesai, kami akan pastikan ke orang tua, apakah anak itu sudah pulang. Kami pastikan via pesan WA. Jika belum pulang silakan ortu mencari, karena supaya tidak mampir dan membawa virus,” terang dia.
Siapkan 70 Wastafel
Kondisi tak jauh berbeda juga dialami Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Yogyakarta, Nuryani Agusti yang saat ini juga sedang harap-harap cemas terkait keberlangsungan pembelajaran tatap muka.
Ia sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Yogyakarta Niken Sasanti bahwa meskipun arahan tatap muka dari pemerintah turun, tetap saja persetujuan wali murid menjadi kunci utama pelaksanaan kegiatan belajar tatap muka boleh atau tidak dilakukan.
Akan tetapi, Nuryani menegaskan apabila pihak wali murid tidak mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka, pihak sekolah tetap akan memfasilitasi pembelajaran daring.
“Meski SE untuk belajar tatap muka turun, tapi berdasarkan SKB tiga menteri kan harus ada persetujuan wali murid. Nah terkait izin itu saja belum dibahas, dan kalaupun wali murid tidak mengizinkan kami tetap fasilitasi untuk daring,” jelas dia.
Terkait persiapan sarpras, Nuryani menegaskan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan sekitae 70 westafel yang siap digunakan para siswa.
Selain itu, terdapat pula rambu-rambu yang wajib dipatuhi para siswa ketika telah memasuki lingkungan sekolah.
“Kami ada 70 westafel bantuan dari Pemkot. Jadi persiapan untuk belajar tatap muka sudah ada,” jelasnya.
Sementara terkait kuota yang dibolehkan untuk mengikuti belajar tatap muka, lanjut Nuryani, hal itu masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
“Untuk hal itu kami sesuaikan dari disdik. Karena ini kaitannya kesehatan anak pastianya ada pembatasan,” ungkap Nuryani.
Ia mengakui untuk saat ini belum ada petunjuk yang lebih spesifik terkait persiapan pembelajaran tatap muka.
Belum Ada Survei ke Wali Murid
Kepala Sekolah Negeri 4 Yogyakarta, Suramanto yang merasakan keresahan yang sama seperti halnya dua kepala sekolah sebelumnya.
Ia mengatakan, secara administrasi SMPN 4 Yogyakarta telah disurvei oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
Pemkot Yogyakarta waktu itu telah melalukan verisikasi dan validiasi terkait SOP yang semestinya dijalankan bagi sekolah yang hendak mengadakan pertemuan tatap muka.
Hasilnya menurut Suramanto cukup baik, hanya saja sampai saat ini pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sama sekali belum berkirim surat atau kuisioner terhadap wali murid apakah mereka mengizinkan anaknya untuk datang ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka.
“Kalau survei sudah, cuma untuk surat izin ke ortu yang belum. Karena dari Dinas Pendidikan belum ada arahan. Termasuk kapan pastinya itu dibuka juga belum,” terang dia.
Ditanya sejauh mana surat izin tersebut diperlukan, menurutnya hal itu sangat dibutuhkan karena selain menyangkut kesehatan anak, menurut arahan Surat Keputisan Bersama (SKB) tiga menteri menyatakan sebelum dilakukan pembelajaran tatap muka para penyelenggara pendidikan wajib mengantongi izin dari wali murid.
Masih kata Suramanto, Oktober tahun lalu pihaknya telah mengadakan kelonggaran konsultasi, dimana dalam hal itu SMP Negeri 4 Yogyakarta meminta pendapat para wali murid kelas IX jika pembelajaran tatap muka dilakukan meski masih dalam suasana pandemi.
“Jawabannya mereka bersedia. Tapi hanya untuk kelas sembilan saja karena mau ujian. Ya ada 164 siswa yang menyetujui. Tapi dalam operasionalnya hanya 8 siswa saja dalam satu kelas. Begitu rencananya waktu itu,” ungkap Kepala Sekolah.
Sementara untuk kegiatan tatap muka di dalam kelas, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima petunjuk dan teknis dari pemangku kebijakan tingkat atas.
