JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menghentikan penyifikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengundang reaksi kontra dari beberapa pihak, salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Ahmad Fathul Bari mengatakan penghentian penyidikan perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah mencederai rasa keadilan.
“SP3 perdana yang dikeluarkan oleh KPK pasca revisi UU KPK mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Ahmad dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).
Ahmad menuturkan, penerbitan SP3 tersebut menjadi catatan kesekian kalinya dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama sejak revisi UU KPK hingga turunnya indeks persepsi korupsi. Padahal, kata dia, kasus BLBI merupakan salah satu kasus mega korupsi dalam sejarah Indonesia.
“Hingga saat ini masih banyak yang belum terurai, sehingga SP3 dalam salah satu kasus yang ditangani KPK tersebut menjadi kekhawatiran kita,” ujarnya.
Ahmad mengaku khawatir lembaga antiorupsi yang memiliki suber daya dan wewenang, serta sangat diharapkan dapat membongkar berbagai skandal korupsi malah terjebak dengan pendekatan prosedural, tanpa memperlihatkan upaya serius untuk membongkar skandal BLBI.
Sebelumnya, KPK menyangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim telah melakukan misrepresentasi dalam menampilkan nilai aset yang mereka serahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk membayar utang BLBI. Akibat perbuatan mereka, negara rugi Rp 4,58 triliun.
Awalnya KPK menetapkan eks Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi tersangka. Ia diduga menerbitkan SKL BLBI untuk Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia. Syafruddin dihukum 15 tahun di pengadilan tingkat banding. Namun, Mahkamah Agung melepasnya di tingkat kasasi.
KPK sempat mengajukan Peninjauan Kembali vonis lepas Syafruddin ke MA pada 17 Desember 2019. Namun, MA menolak upaya hukum luar biasa tersebut pada Juli 2020. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan KPK meminta pendapat dari ahli hukum pidana.
Mereka menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh KPK atas vonis lepas Syafruddin. “Maka itu KPK memutuskan untuk menghentikan penyidikan (kasus BLBI) atas nama SN dan ISN tersebut,” kata Alex.
