JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Peringatan untuk Kades, Program Aspirasi BKK Sekarang Tak Bisa Lagi Dialihkan atau Ditukar. Nggak Bisa Melaksanakan, Anggaran Langsung Dihanguskan!

Sekda Sragen, Tatag Prabawanto usai menjalani rapid test di Matahari Dept Store. Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemkab Sragen mengingatkan kepada semua Kades untuk lebih matang dalam melakukan perencanaan program dari bantuan keuangan khusus (BKK).

Pasalnya mulai sekarang, program BKK tidak bisa ditukar atau dialihkan dari titik pengajuan awal. Jika tidak bisa dilaksanakan, maka dana BKK akan langsung hangus dan takkan bisa dialihkan tahun depan.

Penegasan itu disampaikan Sekda Sragen, Tatag Prabawanto kemarin. Ia menyampaikan bahwa program BKK saat ini sudah ada sistem khusus.

Menurut aturan, anggaran BKK harus dilaksanakan sesuai sasaran atau pengajuan awal. Sebab anggaran APBD termasuk di dalamnya BKK, sudah masuk ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Baca Juga :  Seremm, Kades Trombol Sragen Sebut Tanah OO yang Disertifikatkan Pribadi 4 Panitia PTSL dan Sekdes Katanya Angker dan Banyak Dihuni Demit-Demit. Benarkah Banyak Genderuwonya?

“Nggak bisa BKK dialihkan ke titik lain. Misalnya mau mbangun jalan di RT A, karena ada kendala lalu mau dialihkan ke RT B, sekarang sudah nggak bisa. Karena semua sudah masuk sistem,” paparnya.

Atas kondisi itu, Sekda mengingatkan Pemdes akan pentingnya kematangan perencanaan dalam menyusun program dan rencana pembangunan. Jika tidak bisa merealisasikan sesuai sasaran awal, maka dana akan langsung hangus selamanya.

“Sekarang perencanaan harus matang, sudah nggak bisa dialihkan. Kalau tidak bisa mencairkan, anggarannya akan hangus selamanya. Makanya semua tergantung komitmen panjenengan nyusun APBDes,” jelasnya.

Baca Juga :  Awas, Mulai Hari Ini Sampai 25 April Polres Sragen Bakal Geber Operasi Keselamatan Candi 2021. Simak 3 Poin Utama dan Sasaran Operasinya Berikut!

Ketepatan APBDes itu juga memudahkan desa dalam menghadapi pertanggungjawaban di akhir tahun anggaran. Sekda menyebut setiap akhir tahun semua harus disampaikan dalam SPJ atau Surat Pertanggungjawaban.

Wakil Ketua FKKD Kabupaten Sragen, Siswanto meminta agar rekan-rekan Kades menjalankan BKK sesuai dengan aturan yang ada.

Menurutnya ketika semua sudah sesuai aturan dan perencanaan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Wardoyo