JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wacana reshuffe kabinet menyusul rencana penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), membuat terjadinya kegaduhan.
Muncul banyak spekulasi, siapa menteri yang bakal dilengser, siapa pula tokoh-tokoh yang bakal ditunjuk untuk menempati posisi tertentu.
Untuk meredam kegaduhan tersebut, Sekjen Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi, Dedy Mawardi menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara.
“Sebaiknya ada penegasan tidak ada kocok ulang kabinet kecuali hanya mengisi kursi Menteri Investasi, sebagai nomenklatur baru dalam Kabinet Indonesia Maju,” ujar Dedy kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Untuk itu, Dedy menyarankan agar Presiden Jokowi sebaiknya menyampaikan langsung ke masyarakat bahwa tidak ada menteri yang di reshuffle.
“Yang ada adalah penambahan menteri baru untuk kementerian investasi,” katanya.
Seknas Jokowi mencermati, ada sedikit kegaduhan sejak disahkannya pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasalnya, reshuffle kabinet tiba-tiba mencuat kepermukaan padahal wacana tersebut belum jelas kebenarannya.
Beberapa pihak menyebut beberapa nama untuk mengisi kursi Menteri Investasi dan Mendikbud/Ristek.
Selain itu juga ikut menyasar beberapa menteri yang dianggap layak untuk di reshuffle.
Wacana reshuffle ini pun seperti isu liar yang terus menarik perhatian publik.
Karena itulah Seknas Jokowi menyarankan Presiden Jokowi perlu angkat bicara memberi penjelasan dan penegasan.
Sehingga setelah itu tidak ada lagi kegaduhan seperti sekarang ini.
“Penjelasan langsung dari Presiden agar isu reshuffle gak rame seperti sekarang ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan Dedy, seandainya pun ada reshuffle kabinet saat ini, diyakini tidak akan bisa memberi perubahan pada kinerja kementerian yang dipimpin menteri baru untuk mewujudkan keinginan Presiden Jokowi.
Alasannya, karena yang mengurusi kementerian bukan lah menteri semata, tetapi jaringan birokasi di bawah menteri yang harus diubah visi dan misi agar sejalan dengan visi misi Presiden.
Ia menegaskan, pergantian menteri itu bukan solusi dari masalah, tapi reshuffle itu sendiri yang sebenarnya bisa jadi masalah dari jebloknya kinerja.
“Contoh konkret itu seperti apa yang terjadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kasus hilangnya nama KH Hasyim Ashari dari Kamus Sejarah,” ucapnya.
Meski demikian, Seknas Jokowi kata dia lagi, tetap mendukung apabila Presiden Jokowi merombak kabinetnya.
Hanya disarankan, perombakan tersebut supaya tidak dilakukan setiap tahun, kecuali menteri yang gagal mewujudkan program atau kebijakan presiden.
