WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Satgas COVID-19 Nasional mengeluarkan Adendum Surat Edaran (SE) Nomor 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian COVID-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Dalam SE itu secara gamblang diatur bahwa larangan alias peniadaan mudik Lebaran 2021 diperpanjang. Lantas bagaimana kebijakan Pemkab Wonogiri menyikapi aturan baru tersebut?
Untuk diketahui, pada SE itu pemberlakuan larangan mudik dimulai lebih awal. Awalnya pada aturan sebelum larangan dimulai 6 Mei berakhir 17 Mei. Kini menjadi menjadi 22 April 2021 dan berakhir sebulan kemudian pada 24 Mei 2021.
“Kami tidak akan memperdebatkan kebijakan itu. Yang lebih penting adalah mempersiapkan infrastruktur kesehatan,” ujar Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Kamis (22/4/2021).
Dia menegaskan tidak ingin terjebak seputar perpanjangan pelarangan alias peniadaan mudik Lebaran. Perdebatan atas hal itu justru hanya menguras energi.
“Prinsipnya adalah menyiapkan segala sesuatunya terhadap kondisi apapun yang berpotensi bisa terjadi pada momen mudik ini,” tegas dia.
Langkah penyiapan itu di antaranya penguatan edukasi penerapan disiplin protokol kesehatan. Harus sampai ke tataran paling bawah. Misalnya struktur pemerintahan terkecil di Ketua RT dan Ketua RW mesti ikut memonitoring dan membangun kesadaran para pemudik agar segera memeriksakan diri.
“Sedulur pemudik yang tiba di Wonogiri harus punya kesadaran untuk memeriksakan diri sebagai langkah antisipasi. Karena berpotensi menjadi orang tanpa gejala [OTG],” sebut Bupati sembari mengatakan, jumlah pemudik yang tiba di Wonogiri dalam satu pekan terakhir mencapai 2.000 orang hingga 3.000 orang per hari. Mereka tiba dengan berbagai moda transportasi, seperti bus hingga kendaraan pribadi. Aris
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
