KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masih banyak dana desa (SD) menyentuh pemberdayaan untuk kaum penyandang disabilitas. Di Karanganyar belum sampai 10 persen dari 5.000 penyandang disabilitas yang tersentuh pendampingan pemerintah.
Dana Desa (DD) yang terserap untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penanganan Covid-19 juga dianggap tak menyisakan kebutuhan pemberdayaan kalangan disabilitas.
Hal itu disesalkan penyandang berkebutuhan khusus di Karanganyar. Ketua Self Help Group (SHG) Karanganyar, Subadri Hadi Wijayanto mengatakan dari pantauannya, masih banyak desa belum menganggarkan untuk pemberdayaan disabilitas.
“Padahal kami ini warga juga. Butuh perhatian pemerintah. Kami tidak minta sumbangan, tapi maksimalkan lah potensi kami agar bisa mandiri,” paparnya kepada wartawan Kamis (8/4/2021).
Subadri menguraikan ada sekitar 5.000 penyandang disabilitas di Karanganyar. Dari jumlah tersebut, belum sampai 10 persen tersentuh pendampingan dari pemerintah.
Situasi Pandemi Covid-19 makin memperparah kebijakan bagi kaum disabilitas. Sementara pemerintah desa tak bisa berbuat banyak karena Dana Desa sudah terserap ke BLT dan penanggulangan Covid-19.
Kemudian, dari kelompok disabilitas yang dibentuknya di desa, belum banyak yang berhasil mengakses program pemberdayaan bersumber Dana Desa.
Ia mencontohkan desa-desa wilayah Kebakkramat, Matesih dan Colomadu. Sedangkan mereka yang berhasil mengaksesnya berkat pendekatan yang tidak sederhana ke pemerintah desa setempat.
“Kenapa harus membuat kelompok, agar lebih dipandang. Memiliki organisasi dan kegiatan. Istilahnya, tidak kerja sendiri. Kelompok disabilitas perlu bersatu. Karena kalau bukan kita sendiri yang memperjuangkan, siapa lagi?” katanya.
Sementara, Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Prof. Dr. Soeharso Surakarta, Heri Kris Sritanto mendesak pemerintah mengubah paradigma dari pemberian bantuan sosial ke pemberdayaan disabilitas.
Guna menyokong disabilitas berdaya saing, mereka membutuhkan sarana. Tentunya harus mengikuti perkembangan zaman, tata ruang kota dan teknologi.
“Itulah yang dibantu. Sarana bagi mereka untuk bisa berkembang. Tugas itu yang diemban pemerintah agar terus hadir bagi mereka,” katanya.
Pemerintah juga perlu menggandeng semua pihak termasuk swasta dalam menyukseskan pemberdayaan disabilitas.
Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinsos Karanganyar, Sulistyowati mengakui dana alokasi APBD ke program pemberdayaan disabilitas terbatas. Namun, pelayanan umum seperti pemberian sarana bantu bergerak masih dianggarkan.
“Ada standar pelayanan umum tapi memang tidak banyak dianggarkan. Maka dari itu kita libatkan peran stakeholder. Dika Dana Desa nihil untuk disabilitas karena Pandemi Covid-19, mohon bersabar. Semoga tahun depan sudah pulih dan kita bisa menata lagi anggarannya,” katanya. Wardoyo
