JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kebijakan pemerintah yang kerap berubah membuat gagap bagi dunia pariwisata.
Salah satunya adalah pandangan kritis dari Sekretaris Jenderal Perhimbunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran.
Dia menyoroti kebijakan pemerintah yang melarang mudik Lebaran, namun mengizinkan masyarakat berwisata.
Pasalnya, menurut dia, kebijakan itu tidak akan banyak berdampak untuk mendongkrak perekonomian di daerah.
“Kebijakan berwisata boleh itu yang akan diuntungkan hanya destinasi yang dekat ibu kota negara. Selain itu tidak akan ada dampaknya, kecil sekali. Pasti susah di daerah. Harapan mereka itu kan dari mudik,” ujar Maulana kepada Tempo, Minggu (11/4/2021).
Maulana mengatakan larangan mudik lebaran sudah pasti berdampak besar untuk para pelaku ekonomi di daerah, terutama di luar pulau Jawa.
Daerah yang mungkin masih bisa mendapat keuntungan dari kebijakan larangan mudik namun mengizinkan wisata, menurut dia, diperkirakan hanya destinasi di sekitar Jabodetabek.
Pasalnya, masyarakat akan tertahan di Jakarta dan sekitarnya lantaran tidak bisa mudik.
“Di daerah lain akan besar dampaknya. Bukan hanya hotel. Mata rantainya panjang, bisa oleh-oleh, pasar, hingga makanan dan minuman itu akan kritis dan tidak mungkin diganti dengan apapun, dengan subsidi atau imbauan beli produk UMKM. Peredaran uamg tidak akan terjadi,” ujar Maulana.
Pasalnya, Maulana mengatakan mudik adalah momen awal peredaran uang di daerah. Musababnya, oada hari kedua lebaran dan seterusnya, biasanya masyarakat akan berwisata ke daerah di sekitarnya. Saat itu lah yang ia klaim sebagai peredaran uang terbesar.
“Kalau bicara sebelum pandemi, wisatawan nusantara bergerak di Indonesia itu paling besar saat lebaran. Karena mereka ada tradisi mudik,” ujar Maulana.
