YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Warga Padukuhan Ngablak, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul tetap menolak pembebasan lahan untuk keperluan perluasan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
Penolakan tersebut mereka sampaikan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, Selasa (25/5/2021).
Ketua Komunitas Pemulung TPST Piyungan Maryono mengatakan, sebagai orang yang mewakili puluhan pemulung dan masyarakat asli Padukuhan Ngablak, dirinya menolak tegas upaya pemerintah untuk memakai lahan di sisi Barat TPST tersebut.
Ia menjelaskan, ada sekitar lima Rukun Tetangga (RT) dengan total warga masyarakat sekitar 300 kepala keluarga (KK).
Mereka menolak apabila lahan di sisi Barat milik warga dibebaskan untuk perluasan TPST Piyungan.
“Kami semua menolak. Sosialisasi sudah dua kali di kelurahan tapi belum ada titik temu,” katanya, usai diskusi dengan Komisi C DPRD DIY dan instansi terkait, Selasa siang.
Alasan penolakannya masih sama seperti pemberitaan kemarin yakni, masyarakat Padukuhan Ngablak menganggal lahan yang akan dibebaskan merupakan lahan hijau yang menjadi jalur irigasi pertanian, kedua di sekitar lahan tersebut masih banyak pemukiman warga sehingga dengan adanya perluasan dampak bau busuk yang dihasilkan semakin menggangu, ketiga ada sumber air bersih di sekitar lahan yang akan dipakai untuk perluasan TPST.
“Boleh silahkan diperluas tapi di sebelah Timur. Karena kemarin di Timur kan ada sekitar 1,9 hektare. Di sana lindinya sudah jadi satu. Lahan sisi Timur juga lahan tandus dan banyak Sultan Ground juga di sisi Timur itu, silahkan,” jelas dia.
Alasan lain penolakan pembebasan lahan itu juga lantaran Maryanto menganggap jika sisi Barat diperluas, maka sumber air bersih akan sedikit bahkan bisa saja hilang.
Dampaknya, masyarakat Padukuhan Ngablak akan semakin kesulitan mencari air bersih apabila perluasan TPST itu tetap dilakukan di sisi Barat.
“Kalau sumber air tidak ada lah masyarakat mau minum apa? Masyarakat dulu sudah digusur pas tahun 1996 waktu awal pembangunan, lah sekarang kok mau ditambah lagi,” tegas dia.
Dari hasil sosialisasi yang pernah dilakukan, Maryanto menyebut uang ganti untung per meternya dari masing-masing lahan di sana berkisar Rp 300 hingga Rp 400 ribu.
“Permeternya antara Rp 300 hingga Rp 400 ribu. Itu ada yang sudah tanda tangan tapi belum terima uangnya. Kalau luasan lahannya saya kurang jelas,” terang dia.
Sebagai informasi saat ini di TPST Piyungan telah ada 470 anggota komunitas pemulung yang setiap hari beraktivitas di sana.
Secara garis besar, Maryono berharap ada jalan keluar atas persoalan sampah yang tak kunjung usai di TPST Piyungan.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kuncoro Cahyo Aji mengatakan, adanya forum dialog secara intens tersebut diharapkan muncul sebuah solusi permasalahan sampah di Yogyakarta.
Menurutnya upaya perluasan TPST Piyungan harus dilakukan, lantaran prediksinya kekuatan daya tampung sampah di dermaga hanya bisa bertahan hingga Maret 2022.
“Untuk sementara ini kami memang mengupayakan perluasan TPST. Karena prediksi kami TPST Piyungan hanya bisa bertahan dan akan selesai sampai Maret 2022. Sehingga upaya perluasan maupun pemilihan teknologi pengolahan sangat dimungkinkan,” tuturnya.
Terkait penolakan perluasan dermaga TPST Piyungan dari warga Padukuhan Ngablak, Kuncoro menyatakan bahwa pihaknya hanya perlu berdialog kembali dengan warga masyarakat yang keberatan.
Kuncoro juga mengatakan bahwa butuh kesadaran dari masyarakat sekitar terkait pemahaman sampah.
“Mungkin kami perlu berdialog lagi. Sebetulnya kalau dizinkan perluasan di belakang rumah toh ke depannya juga akan bermasalah. Ini yang perlu kami sadarkan mengenai sampah,” ungkapnya.
