Begini Isi Tausiyah Kebangsaan MUI di Ponpes Wali Barokah Kediri, Diantaranya Soal 3 Rukun Bernegara

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Secara daring DPD LDII Wonogiri, mengikuti tausiyah kebangsaan yang digelar DPP di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Jatim, Minggu (13/6/2021).

Acara menghadirkan narasumber Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Dr KH Marsudi Syuhud, didampingi Wakil Sekjen MUI Arif Fahrudin, Ketua Komisi Pengkajian-Litbang Prof Dr H Firdaus Syam, dan Sekretaris Dr Ali Abdillah. Kegiatan juga diikuti DPD kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua Umum DPP LDII Ir KH Chriswanto Santoso mengungkapkan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur penuh rahmat dari Allah.

“Tausiyah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basariyah. Para pendiri bangsa mendirikan negeri ini atas perbedaan yang tak bisa dihindari, dan para ulama menjadi motor penggerak perjuangan. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu,” kata Chriswanto.

Hasil Munas LDII belum lama ini, imbuhnya, pihaknya memiliki delapan program kerja yang diselaraskan dengan program nasional, agar menjadi solusi. LDII harus mendukung bangsa dan negara dan memberi solusi terutama masalah kebangsaan. Bila Indonesia goyang LDII turut ikut sempoyongan.

Waketum MUI KH Marsudi Syuhud menekankan pentingnya hubungan harmonis antar umat manusia. Sehingga tidak hanya terhubung rohaninya, pikiran, amaliyah dan berbagai hal lainnya, ketika semuanya ikut nyambung keberkahan itu hadir.

Keterhubungan itu, menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah, yang tertuang dalam Piagam Madinah. Dalam pandangannya, Rasulullah mendirikan negeri Madinah sebagai negara untuk menyambung, mengikat masyarakat di dalamnya untuk hidup bersama meskipun tidak satu agama.

“Islamnya saja ada golongan Muhajirin ada Ansor, ada Yahudi, Nasrani, dan Majusi yang bukan agama samawi. Dari beragam agama itu diikat untuk menyatukan perbedaan,” beber dia.

Jadi bila ada yang bertanya pilih Alquran atau Pancasila, itu sama halnya menanyakan bumbu pecel tumpang atau pecel tumpang, bakso atau buletan bakso. Artinya, Pancasila itu terdapat dalam Alquran. Maka tugas pemerintah adalah menyambungkan hukum yang tetap berupa Alquran dan Sunnah ke dalam aturan-aturan, demi kemaslahatan umat.

“Alquran dan Sunnah itu hukum yang tetap, sementara masalah terus tumbuh dan berkembang, maka pemerintah tinggal membuat aturan untuk kemaslahatan. Lampu lalu lintas tidak ada dalam Alquran dan Alhadits, namun karena maslahat untuk umat manusia, maka itu sudah memenuhi aturan yang syariah,” ujar dia. Aris