JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Untuk menekan laju penularan Covid-19, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat dinilai sebagi kebijakan yang nanggung.
Hal itu dikemukakan oleh epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman.
“Ini jelas enggak efektif. Keputusan yang setengah-setengah ini, proyeksi saya, tidak akan mengubah banyak hal. Dan kita akan kolaps di akhir Juli. Sekarang sudah kolaps, Juli tambah kolaps dengan angka kematian yang semakin tinggi,” ujar Dicky saat dihubungi Tempo, Rabu (30/6/2021).
Menurut dia, opsi paling ideal saat ini hanya lockdown. Mengingat tingginya penambahan kasus harian dan angka kematian.
“Kenapa sih sekarang ahli-ahli bicara lockdown? Karena itu strategi tambahan melandaikan kurva dan mencegah kematian. Dua minggu saja (di-lockdown) asal efektif. Kalau PPKM lagi, ya, jelas selama ini tidak efektif,” tuturnya.
Senada dengan Dicky, Anggota Komisi IX Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyebut, penanganan Covid-19 tidak akan maksimal jika kebijakan yang diberlakukan pemerintah masih tak berbeda jauh dengan PPKM Mikro.
“Kalau misalnya presiden sedang membahas pengetatan lagi dalam bentuk PPKM, saya kira belum tentu maksimal. Harus ada keberanian mengambil kebijakan yang disebut dengan lockdown itu,” ujar Saleh saat dihubungi Tempo, Selasa (29/6/2021).
Kemarin, opsi PPKM Mikro Darurat dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Namun, sampai saat ini, istana dan pejabat pemerintah lainnya belum mengumumkan detail rencana kebijakan tersebut.
Dari skema yang diperoleh Tempo, zona merah dan oranye akan dibatasi sama ketat. Ini salah satu yang membedakan dengan penerapan pembatasan mikro sebelumnya.
