JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Lima Bulan Kasus Korupsi PTSL di Sragen Terkatung-Katung, Kinerja Polres Jadi Sorotan. Padahal SPDP Sudah Naik, Warga Desak Penetapan Tersangka!

Ilustrasi keadilan hukum

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penanganan kasus dugaan korupsi dengan modus penyimpangan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) berbuntut pengalihan tanah negara untuk lima oknum panitia di Desa Trombol, Mondokan, Sragen tahun 2018, menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Pasalnya sudah hampir lima bulan sejak dinaikkan status ke penyidikan dan diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), hingga kini belum juga ada kejelasan tersangka dan pelimpahan berkas.

Warga dan elemen masyarakat pun menanyakan keseriusan penyidik Polres untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Apalagi di desa, ada oknum tokoh yang sejak awal berkoar ngomong kalau nggak takut hukum dan sampai ke MA pun akan dihadapi. Ini isu-isu tak sedap juga mulai beredar kalau kasusnya dihentikan dan lain-lain. Itu yang bikin warga tambah marah. Makanya ini pada bertanya sudah 3 bulan kok meneng-menengan nggak ada kabar. Ini ada apa,” ujar RI, salah satu tokoh di Desa Trombol kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya, sejak awal laporan, warga sebenarnya menaruh harapan besar pada penegak hukum utamanya kepolisian untuk mengusut tuntas.

Sebab secara fakta, penyimpangan dan pengalihan tanah OO atau tanah negara menjadi kepemilikan lima oknum panitia itu benar adanya dan ada bukti sertifikatnya.

Baca Juga :  Buntut Hoaks Pembacokan, 2 Ketua Cabang PSHT Kompak Lontarkan Ini!

“Harapan warga biar ada efek jera. Karena itu aset negara dan desa dialihkan hak milik. Kalau satu bidang taruhlah harganya Rp 100 juta, lima bidang kan sudah Rp 500 juta. Misalnya tanah dikembalikan lalu kasusnya dihentikan, lha kok enak sekali. Yang maling kecil saja dipenjara kok, ini mengalihkan tanah negara mau dibiarkan,” tuturnya.

Desakan yang sama dilontarkan LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas). Anggota Divisi Hukum, Sri Wahono juga mendesak dan menuntut polisi segera menuntaskan kasus itu.

Sebab melihat riwayatnya, ia memandang kasus itu menjadi atensi publik dan sangat dinanti. Dengan penuntasan kasus itu akan menjadi efek jera bagi oknum perangkat dan desa-desa lain agar tidak seenaknya menyalahgunakan kewenangan.

Terlebih dari nilainya, kasus itu juga sangat berpotensi merugikan masyarakat dan desa maupun negara dengan nominal ratusan juta.

Menurutnya terbitnya SPDP yang hampir tiga bulan lalu, mestinya juga segera ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka dan pelimpahan berkas.

Jika berbulan-bulan tak kunjung ada kepastian, maka dikhawatirkan justru memicu preseden buruk terhadap proses penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri.

“Formas sangat mendukung perangkat desa atau oknum panitia PTSL yang main- main dengan program PTSL, memanipulasi data sampai memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan hak pribadi, harus diproses hukum. Karena PTSL itu untuk membantu masyarakat, bukan untuk ngakali. Kalau 3 bulan SPDP kok sampai nggak ada tindaklanjutnya, jangan salahkan warga kalau nanti bergerak dan tidak lagi percaya para penegakan hukum,” ujarnya kesal.

Baca Juga :  Geger Oknum Kades Diduga Perkosa Mahasiswi KKN. Warga Geruduk Camat dan Desak Kapolres

Lapor Ombudsman

Sri Wahono yang mengamati kasus itu juga menyayangkan lambannya proses penyidikan.

Padahal dengan penerbitan SPDP sebenarnya penyidik sudah bisa menjadi pijakan kuat terkait unsur perbuatan melawan hukum, alat bukti dan lainnya dari kasus itu.

Termasuk kemungkinan penetapan tersangka, semestinya juga sudah ada gambaran. Sehingga akan menjadi aneh jika kemudian tiba-tiba kasus itu lenyap tanpa ada tindaklanjut.

“Kalau bisa cepat, kenapa harus diperlambat. Kami berharap jangan sampai ada kasus yang di-peties-kan atau dibekukan. Kalau ada bukti kenapa pula harus berhenti. Makanya kalau nanti ada kejanggalan dalam penanganan kami juga siap mengadukan ke ombudsman,” tandasnya.

Terpisah, Kajari Sragen Sinyo Benny Redy Ratag melalui Kasi Pidsus, Agung Riyadi menyampaikan SPDP kasus itu memang sudah diterima dari Polres Sragen sejak 3 Februari 2021 lalu.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com